Analisis Kritis Kasus Tumbler Tuku: Manifestasi Cancel Culture dan Konflik Kelas di Ruang Digital

Table of Contents

I. Eksekutif Ringkasan (Executive Summary)

Tulisan ini menyajikan analisis mendalam mengenai kasus viral hilangnya tumbler Kopi Tuku di Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line pada November 2025, yang memicu gelombang kecaman publik masif dan konsekuensi ekonomi nyata. Insiden yang berawal dari keluhan konsumen mengenai kehilangan barang bernilai relatif terjangkau (Rp65.000 hingga Rp225.000)  ini, dengan cepat bertransformasi menjadi krisis moral publik. Pemicu utama eskalasi adalah narasi yang beredar luas bahwa insiden tersebut berpotensi menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap seorang petugas front-liner KAI bernama Argi Budiansyah.

Temuan faktual di lapangan menunjukkan kontradiksi tajam antara narasi viral dan realitas sanksi sosial. Meskipun KAI Commuter dengan tegas membantah adanya PHK terhadap petugas mereka, Anita Dewi, penumpang yang mengunggah keluhan, justru mengalami PHK dari perusahaannya, PT Daidan Utama. PT Daidan Utama secara resmi mengumumkan pemecatan tersebut pada 27 November 2025, dengan dalih bahwa sikap Anita tidak merepresentasikan nilai dan budaya kerja perusahaan.

Secara teoritis, kasus Tumbler Tuku adalah representasi sempurna dari praktik Pembatalan Budaya (Cancel Culture) sebagaimana didefinisikan oleh Eve Ng, yang menekankan penarikan dukungan untuk tindakan yang dianggap tidak dapat diterima dari perspektif keadilan sosial. Kasus ini menunjukkan bahwa di ruang digital Indonesia, hukuman sosial bergeser dari kesalahan material menjadi kesalahan moral, di mana penyalahgunaan privilege dan tekanan terhadap pekerja rentan dianggap sebagai transgression serius. Konsekuensi paling signifikan adalah terinstitusionalisasinya sanksi sosial digital, di mana entitas korporat bertindak sebagai penegak moralitas publik demi memitigasi risiko reputasi.

II. Landasan Teoritis: Pembatalan Budaya (Cancel Culture) menurut Eve Ng

A. Definisi Operasional Cancel Culture: Penarikan Dukungan dan Perspektif Keadilan Sosial

Eve Ng, dalam analisis kritisnya terhadap fenomena Cancel Culture, mendefinisikannya sebagai penarikan segala jenis dukungan—termasuk viewership, social media follows, hingga pembelian produk—bagi individu yang dinilai telah melakukan atau mengatakan sesuatu yang "unacceptable or highly problematic". Kerangka Ng secara spesifik menyoroti bahwa penilaian ini umumnya berasal dari perspektif keadilan sosial (social justice perspective), terutama yang berkaitan dengan seksisme, homofobia, rasisme, perundungan (bullying), dan isu-isu terkait.

Dalam konteks kasus Tumbler Tuku, transgression Anita Dewi diinterpretasikan oleh publik digital bukan semata-mata karena keluhan kehilangan barang, melainkan sebagai tindakan yang mengandung unsur perundungan struktural atau penyalahgunaan kekuatan yang membahayakan mata pencaharian seorang pekerja rentan. Publik digital melihat unggahan viral Anita sebagai tindakan yang tidak proporsional dan membahayakan petugas KAI bernama Argi. Karena narasi yang beredar adalah Argi terancam PHK, masyarakat digital memposisikan diri mereka sebagai pembela keadilan sosial, menarik dukungan (simpati) dari Anita dan mengarahkannya sebagai sanksi sosial. Mekanisme ini selaras dengan konsep social punishment yang diacu oleh Ng, di mana hukuman dijatuhkan secara informal oleh massa digital tanpa melibatkan otoritas hukum.

B. Linimasa Genealogi Cancel Practices: Consumerism dan Konfigurasi Kekuatan

Ng melacak asal-usul dan wacana praktik pembatalan dari berbagai domain, termasuk praktik komunikasi kulit hitam, budaya selebritas dan penggemar, consumer culture, hingga politik nasional. Kasus Tuku Tumbler berakar kuat dalam konteks consumer culture, namun ia mengalami deviasi signifikan. Alih-alih pembatalan diarahkan pada merek (Kopi Tuku), kecaman diarahkan pada sesama konsumen (Anita) yang melanggar kontrak moral publik mengenai etika interaksi kelas dan penggunaan privilege.

Kecepatan dan skala sirkulasi informasi adalah katalis kunci. Komentar dan reaksi yang masif di platform digital seperti Instagram dan Threads dengan cepat memobilisasi opini publik. Analisis ini menunjukkan bahwa dalam konfigurasi kekuatan digital yang baru ini, massa warganet berfungsi sebagai kekuatan kolektif yang dominan (the cancellers). Kekuatan kolektif ini menekan institusi (seperti perusahaan tempat Anita bekerja, PT Daidan Utama) agar menghukum individu yang dianggap bersalah. Institusi merespons dengan menjatuhkan PHK, menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi individu (status pekerjaan Anita) dikalahkan oleh kekuatan moralitas digital kolektif. Ini memvalidasi argumen Ng bahwa memahami Cancel Culture memerlukan analisis terhadap berbagai konfigurasi kekuasaan yang terlibat dalam konteks budaya dan politik tertentu.

III. Rekonstruksi Kronologi dan Temuan Faktual di Lapangan

Kasus Tumbler Tuku adalah drama sosial-digital yang kompleks, melibatkan ketidaksesuaian antara narasi yang beredar dan fakta yang terverifikasi.

A. Awal Mula Insiden: Keluhan Konsumen dan Simbolisme Komoditas

Peristiwa bermula pada 24 November 2025, ketika Anita Dewi mengunggah keluhan di media sosial, menceritakan hilangnya cooler bag yang berisi tumbler Kopi Tuku Biru setelah tertinggal di KRL rute Tanah Abang–Rangkasbitung. Cooler bag tersebut ditemukan oleh petugas KAI, dan awalnya didokumentasikan masih berisi tumbler. Namun, saat Anita dan suaminya, Alvin Harris, datang mengambil barang keesokan harinya, tumbler tersebut dilaporkan sudah tidak ada.

Kehilangan barang ini, meskipun hanya berupa tumbler dengan rentang harga Rp65.000 hingga Rp225.000, mendapatkan atensi publik yang sangat besar. Analisis terhadap Tumbler Tuku menunjukkan bahwa produk merchandise tersebut telah menjadi lebih dari sekadar wadah minuman; ia adalah simbol brand awareness yang kuat, bagian dari gerakan gaya hidup berkelanjutan, dan penanda identitas bagi segmen kelas menengah tertentu di Indonesia. Nilai simbolis komoditas ini meningkatkan intensitas insiden, meskipun nilai moneter relatif kecil.

B. Titik Balik Narasi: Isu Ancaman PHK Petugas KAI dan Pergeseran Sentimen Publik

Titik balik yang mengubah keluhan konsumen menjadi krisis moral publik adalah beredarnya isu yang menyebutkan bahwa petugas KAI Commuter yang terlibat dalam penemuan barang tersebut, Argi Budiansyah, terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Narasi ini, terlepas dari kebenarannya, memicu kemarahan kolektif. Publik digital memandang Anita tidak hanya menuntut pertanggungjawaban atas barang yang hilang, tetapi juga secara tidak proporsional membahayakan mata pencaharian seorang pekerja bergaji rendah.

Aksi solidaritas segera muncul. Warganet berbondong-bondong membela Argi dan mengecam tindakan Anita yang dianggap berlebihan. Solidaritas ini bahkan bermanifestasi di ruang fisik, dengan munculnya karangan bunga dukungan untuk Argi di Stasiun Rawa Buntu dan seruan untuk membersihkan nama baiknya. Gelombang kecaman yang memojokkan Anita dan Alvin Harris akhirnya memaksa pasangan tersebut tampil ke publik dan menyampaikan permohonan maaf terbuka.

C. Verifikasi Data Faktual: Kontra-Narasi dan Konfirmasi Sanksi Institusional

Fakta-fakta di lapangan memperjelas dampak asimetris dari krisis ini:
1. Klarifikasi KAI Commuter: Petugas Tidak Dipecat
VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, mengeluarkan pernyataan resmi yang secara tegas membantah isu pemecatan petugas front-liner mereka, Argi Budiansyah. KAI Commuter memastikan bahwa mereka memiliki aturan dan prosedur kepegawaian yang mengacu pada regulasi ketenagakerjaan, sehingga desas-desus mengenai PHK Argi adalah tidak benar. Pernyataan ini sangat krusial, karena menghilangkan basis faktual dari ancaman PHK Argi, namun gelombang Cancel Culture terhadap Anita sudah terlanjur memuncak. Bos KAI juga memastikan petugas KRL tidak dipecat imbas kasus tumbler Tuku.

2. PHK Anita Dewi: Konsekuensi Ekonomi Nyata
Bertolak belakang dengan nasib Argi, Anita Dewi justru mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan tempatnya bekerja, PT Daidan Utama. Perusahaan pialang asuransi tersebut mengumumkan PHK pada 27 November 2025. Manajemen Daidan Utama beralasan bahwa sikap yang digambarkan dilakukan oleh Anita Dewi dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai dan budaya kerja yang dianut perusahaan.

Keputusan PHK ini menunjukkan betapa berbahayanya kerentanan tenaga kerja kelas menengah di hadapan moralitas digital kolektif. Individu seperti Anita tidak memiliki buffer reputasi yang cukup untuk menahan gelombang Cancel Culture, yang dipercepat oleh platform digital. PHK yang dijatuhkan oleh Daidan Utama adalah konsekuensi ekonomi nyata dari social punishment yang berakar pada opini publik, menunjukkan bahwa krisis ini mengungkap kerentanan tenaga kerja di hadapan tuntutan etika digital korporat.

PT Daidan Utama juga menyatakan keprihatinan atas PHK yang dialami petugas angkutan publik tersebut, meskipun faktanya PHK tersebut tidak terjadi. Pernyataan ini dapat ditafsirkan sebagai upaya public appeasement, menunjukkan betapa sensitifnya perusahaan terhadap sentimen pro-pekerja yang mendominasi diskursus publik saat itu.

Tabel 1: Linimasa Kronologi dan Verifikasi Fakta Kasus Tumbler Tuku

IV. Analisis Pembatalan Budaya: Kontestasi Kelas dan Moralitas Publik

A. Identifikasi "The Cancelled" (Anita Dewi): Analisis Pelanggaran Etika Digital dan Perceived Privilege

Dalam kerangka Cancel Culture Eve Ng, Anita Dewi menjadi target pembatalan karena transgression moral yang dipersepsikan, bukan karena kesalahan material murni. Pelanggaran utamanya adalah penggunaan platform digital untuk menekan institusi dan, secara implisit, menekan seorang pekerja hingga berpotensi merugikan mata pencaharian.

Analisis mendalam menunjukkan bahwa sentimen negatif diperparah oleh analisis kelas. Tumbler Kopi Tuku, meskipun relatif terjangkau, dianggap sebagai penanda privilege kelas menengah yang modern dan sadar merek. Ketika keluhan yang berlebihan terkait properti ini dikontraskan dengan kerentanan pekerjaan seorang petugas KRL (Argi), publik melihat adanya ketidakseimbangan kekuasaan. Unggahan Anita dianggap sebagai manifestasi arogansi kelas yang menggunakan kekuatan digital untuk menindas pekerja. Dengan demikian, Cancel Culture dalam kasus ini adalah bentuk penarikan dukungan moral terhadap seseorang yang dianggap menyalahgunakan posisi sosialnya.

B. Analisis "The Cancellers" (Warganet): Gelombang Kolektif dan Aksi Bela Pekerja

Warganet Indonesia dengan cepat mengadopsi peran sebagai 'The Cancellers', didorong oleh rasa solidaritas horisontal. Aksi bela Argi adalah demonstrasi kekuatan kolektif yang menggunakan platform digital untuk menekan individu yang dianggap berhak istimewa. Solidaritas ini merupakan respons proletariat digital, yang menyalurkan ketidakpuasan terhadap ketidakadilan sosial dan hierarki kekuasaan dalam interaksi publik.

Konflik kelas dalam kasus ini menjadi terbuka dan termanifestasi secara simbolis. Karangan bunga dan dukungan masif untuk Argi secara simbolis menyatakan bahwa nilai seorang pekerja—dan martabatnya—jauh lebih penting daripada nilai properti seorang konsumen. Pengamatan ini mengukuhkan bahwa Cancel Culture di Indonesia sering berfungsi sebagai arena pergeseran kekuasaan, di mana kekuatan ekonomi individual (yang diwakili oleh kemampuan Anita menimbulkan keributan institusional) dikalahkan oleh kekuatan moralitas digital kolektif yang menuntut keadilan bagi yang lemah.

C. Sanksi Sosial yang Disproporsional: Studi Kasus PHK Anita Dewi

Analisis kritis terhadap konsekuensi kasus ini mengungkapkan disproporsionalitas hukuman yang ekstrem. Hukuman yang menimpa Anita Dewi—pemecatan dari pekerjaannya—jauh melampaui bobot pelanggaran awalnya (keluhan di media sosial). Disproporsionalitas ini menunjukkan tingginya risiko menjadi target Cancel Culture di Indonesia, di mana opini publik dapat berfungsi sebagai "pengadilan tanpa keadilan".

Langkah PT Daidan Utama menjatuhkan PHK adalah langkah defensif Public Relations (PR). Perusahaan mengorbankan karyawannya untuk meredam kemarahan publik yang mengancam reputasi korporat. Perusahaan menyatakan bahwa tindakan Anita tidak sesuai dengan nilai-nilai dan budaya kerja, menggarisbawahi ketakutan korporat terhadap Cancel Culture sebagai risiko operasional.

Keputusan Daidan Utama mencerminkan sebuah preseden penting: di era digital, nilai-nilai dan budaya kerja korporat harus selaras dengan ekspektasi moral publik, bahkan ketika pelanggaran terjadi di luar jam kerja dan di platform pribadi. Fenomena ini menginstitusionalisasi social punishment, memaksa korporasi menjadi penegak moralitas digital. Dengan kata lain, pengadilan media sosial berhasil menjatuhkan sanksi ekonomi yang definitif dan fatal.

D. Analisis Peran Suami (Alvin Harris) dan Dampak Berantai

Hukuman sosial yang dijatuhkan Cancel Culture tidak berhenti pada Anita Dewi. Dampak berantai meluas ke suaminya, Alvin Harris, yang merupakan karyawan di Roemah Koffie. Warganet secara eksplisit mendesak perusahaan Alvin untuk ikut memecatnya. Meskipun Roemah Koffie merespons dengan menyatakan sedang berkomunikasi dan melakukan rekonsiliasi, tekanan publik ini menegaskan bahwa Cancel Culture bertujuan menghukum individu beserta lingkaran sosial dan institusi yang terkait dengannya. Ini menunjukkan luasan hukuman sosial digital yang destruktif dan menuntut pertanggungjawaban kolektif dalam sebuah krisis.

V. Respons Merek dan Manajemen Krisis Digital

Kasus Tumbler Tuku melibatkan dua entitas korporat utama yang diseret ke dalam drama: Kopi Tuku (merek produk) dan KAI Commuter (institusi layanan publik). Respon kedua pihak menunjukkan strategi manajemen krisis yang berbeda dan efektif.

A. Reaksi Kopi Tuku: Strategi Keheningan dan Pengaruh Brand Awareness

Selama puncak kontroversi, Kopi Tuku mengadopsi sikap pasif dan memilih untuk tidak terlibat dalam drama. Strategi keheningan ini terbukti efektif dan kontras dengan respons reaktif yang sering dilakukan oleh merek lain dalam krisis. Analisis menunjukkan bahwa keheningan strategis ini didukung oleh brand equity Kopi Tuku yang sudah kuat. Merek ini dikenal karena fokusnya pada kualitas, konsistensi, dan kedekatan dengan komunitas lokal, yang mereka sebut "tetangga".

Insiden ini secara tak terduga menghasilkan Electronic Word-of-Mouth (E-WOM) yang masif. Meskipun Kopi Tuku tidak berpartisipasi, media sosial mereka dibanjiri komentar dan candaan dari warganet. Efeknya adalah peningkatan brand awareness yang signifikan, bahkan menciptakan top-of-mind awareness tanpa biaya pemasaran. Warganet mencandai admin Tuku, menunjukkan bahwa perhatian publik tertuju pada merek tersebut meski Tuku tidak terlibat dalam transgression.

Keberhasilan Kopi Tuku dalam menavigasi krisis ini terletak pada fondasi mereknya yang berbasis nilai lokal dan konsistensi. Citra ini berfungsi sebagai pelindung, membuat merek kebal terhadap kontroversi yang melibatkan konsumennya. Karena transgression moral dilakukan oleh konsumen, dan bukan oleh merek itu sendiri (seperti kasus-kasus pembatalan merek lainnya), strategi keheningan menjadi validasi atas status merek yang berada 'di atas' drama, memperkuat citra autentisitasnya.

B. Respons KAI Commuter: Penanganan Krisis dan Pemulihan Citra Petugas

Berbeda dengan Kopi Tuku, KAI Commuter harus bertindak proaktif karena reputasi mereka dan nasib pekerja mereka dipertaruhkan. KAI Commuter menunjukkan manajemen krisis yang efektif dengan segera mengeluarkan klarifikasi resmi yang membantah isu pemecatan petugas Argi. Klarifikasi ini meredam desas-desus utama yang memicu kemarahan publik.

Institusi ini mengambil keuntungan dari sentimen pro-Argi yang sangat kuat. KAI membiarkan sentimen positif dan dukungan publik (seperti karangan bunga) berkembang, dan bahkan menyatakan apresiasi terhadap empati dan solidaritas yang muncul. Dengan demikian, KAI berhasil membalikkan narasi dari 'institusi yang berpotensi menindas' menjadi 'institusi yang berempati dan transparan', melindungi citra petugas mereka dan institusi secara keseluruhan.

Sebagai final statement pasca-insiden, PT KAI menerbitkan imbauan kepada penumpang untuk menjaga barang bawaan. Langkah ini berfungsi untuk secara implisit membenarkan posisi KAI dan mengalihkan tanggung jawab penuh kepada konsumen. Respons KAI adalah contoh penanganan krisis yang berfokus pada perlindungan karyawan dan narasi institusional yang kuat.

VI. Kesimpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

A. Kesimpulan Teoritis: Konfirmasi Pembatalan Budaya sebagai Mekanisme Kontrol Sosial Digital di Indonesia

Kasus Tumbler Tuku adalah studi kasus kontemporer yang memperkuat validitas kerangka Pembatalan Budaya (Cancel Culture) Eve Ng dalam konteks sosial digital Indonesia. Insiden ini mengonfirmasi bahwa mekanisme pembatalan di sini digerakkan secara fundamental oleh persepsi ketidakadilan sosial, bukan hanya oleh skandal personal atau tuntutan free speech tradisional.

Fakta bahwa publik bereaksi sangat keras terhadap isu PHK seorang petugas KAI (Argi) dan menghasilkan PHK faktual terhadap Anita, menunjukkan adanya Social Justice Cancelling yang menargetkan penyalahgunaan privilege. Kasus ini memperkuat pandangan bahwa Cancel Culture di Indonesia berfungsi sebagai alat untuk menertibkan hierarki sosial dan menyalurkan ketidakpuasan terhadap privilege kelas menengah yang dianggap tidak terkendali, menjadikannya sebuah bentuk kontrol sosial digital yang kuat.

B. Implikasi Etika Digital dan Lingkungan Kerja

Kasus ini memiliki implikasi serius terhadap lingkungan kerja dan etika digital:
1. Risiko bagi Individu Biasa: Pembatalan kini bukan lagi hanya domain selebriti, figur publik, atau politisi. Individu biasa dengan status ekonomi tertentu dapat menjadi target dan menderita konsekuensi ekonomi yang fatal, seperti PHK, hanya karena perilaku media sosial yang dipersepsikan melanggar norma moral publik.
2. Institusionalisasi Social Punishment: Keputusan PT Daidan Utama memecat Anita menunjukkan bahwa digital outrage kini diakui sebagai risiko reputasi korporat yang harus dimitigasi, bahkan dengan mengorbankan karyawan. Hal ini menimbulkan pertanyaan etis mengenai sejauh mana perusahaan harus meninjau dan menghukum perilaku karyawan di luar lingkungan kerja formal. Perusahaan harus meninjau ulang kebijakan PHK berbasis digital outrage agar tidak hanya menjadi reaktif terhadap tekanan publik, tetapi juga mempertimbangkan hak-hak ketenagakerjaan dan prosedur yang adil.

C. Rekomendasi Strategis untuk Pengelolaan Krisis Reputasi Korporat di Era Cancel Culture

Berdasarkan analisis respons institusional KAI dan Kopi Tuku, rekomendasi strategis berikut disajikan untuk pengelolaan risiko reputasi di era Cancel Culture:
1. Risk Mapping Digital Employees (Pemetaan Risiko Karyawan Digital): Perusahaan wajib melakukan pemetaan risiko Cancel Culture terkait perilaku karyawan di media sosial. Pelatihan harus mencakup batas-batas etika digital, terutama mengenai isu-isu sensitif seperti konflik kelas, perlakuan terhadap pekerja sektor jasa, dan penyalahgunaan kekuatan atau privilege.
2. Manajemen Krisis Berbasis Posisi: Institusi yang diseret sebagai korban dan memiliki pekerja yang rentan (seperti KAI) harus mengadopsi strategi proaktif untuk memadamkan rumor (klarifikasi cepat mengenai status kepegawaian). Sebaliknya, merek yang hanya menjadi objek insiden pihak ketiga (seperti Kopi Tuku) dapat memilih keheningan strategis, asalkan brand equity mereka sudah kuat dan tidak ada transgression internal yang dilakukan.
3. Membentuk Social License dan Resiliensi Merek: Merek harus terus memperkuat ekuitas moral dan nilai-nilai mereka (misalnya, identitas "tetangga" Kopi Tuku, komitmen terhadap kualitas lokal, sustainable lifestyle) untuk membangun komunitas yang loyal dan resilien terhadap gelombang sentimen negatif yang datang dari pihak luar. Social license yang kuat dapat menjadi pelindung yang vital.
4. Prinsip Proporsionalitas Hukuman: Dalam menanggapi tekanan publik untuk memecat karyawan (seperti yang dialami PT Daidan Utama), perusahaan harus menegakkan prosedur ketenagakerjaan yang adil dan proporsional. Reaksi knee-jerk berupa PHK untuk menyenangkan publik dapat menimbulkan preseden buruk dan merugikan hak-hak pekerja. Keputusan PHK harus didasarkan pada pelanggaran nyata terhadap kontrak kerja, bukan hanya tekanan moralitas digital.

Referensi:

Analisis Kritis Budaya Cancel Culture: Tinjauan atas Pemikiran Eve Ng (2022). (2025, November). Sosiologi79. https://www.sosiologi79.com/2025/11/analisis-kritis-budaya-cancel-culture.html

Books Google. (n.d.). Cancel culture: A critical analysis – Eve Ng. https://books.google.com

CNN Indonesia. (n.d.-a). Anita pemilik Tumbler Tuku yang hilang di KRL kini dipecat. https://cnnindonesia.com
CNN Indonesia. (n.d.-b). Netizen banjiri medsos Tuku buntut viral tumbler hilang di KRL. https://cnnindonesia.com

Data Indonesia. (n.d.). 8 fakta harga Tumbler Tuku yang memicu kehebohan nasional: Simak daftar harganya. https://dataindonesia.id

Depokraya—Pikiran Rakyat. (n.d.). Kronologi lengkap viral petugas KAI terancam dipecat gara-gara tumbler penumpang yang hilang & sorotan publik. https://depokraya.pikiran-rakyat.com

Ejournal Polnam. (n.d.). Jurnal Maneksi (Management Ekonomi dan Akuntansi). https://ejournal-polnam.ac.id

Inventure Indonesia. (n.d.). Kenapa Kopi Tuku disukai anak muda? Ini jawaban jujurnya. https://inventure.id

JPNN.com. (n.d.). Gaduh soal Tumbler Tuku, akhirnya pemilik mengaku salah dan minta maaf. https://jpnn.com

Katadata. (n.d.). Viral di media sosial: Ini harga Tumbler Tuku yang hilang di KAI. https://katadata.co.id

Kabar Tasikmalaya—Pikiran Rakyat. (n.d.). Keluhkan tumbler hilang berujung kehilangan pekerjaan: Kronologi unggahan “Tumbler Tuku-ku Gone”. https://kabartasikmalaya.pikiran-rakyat.com

Kompasiana. (n.d.). Fenomena cancel culture di Indonesia: Ketika opini publik menjadi pengadilan tanpa hakim. https://kompasiana.com

Merdeka.com. (n.d.). Drama Tumbler Tuku biru, dari keluhan penumpang hingga geger warganet dan klarifikasi KAI. https://merdeka.com

MM Untag Surabaya. (n.d.). Studi kasus: Transformasi digital UMKM Kopi Tuku melalui digital marketing dan branding. https://mm.untag-sby.ac.id

Ng, E. (2022). Cancel culture: A critical analysis. Palgrave Macmillan.

Radar Jakarta. (n.d.). Drama Tumbler KRL: Viral, dipecat, dan banjir reaksi publik. https://radarjakarta.id

ResearchGate. (n.d.). Navigating cancel culture in Indonesia: Understanding cyberbullying and social control in viral cases (September–November 2023). https://researchgate.net

Research Tilburg University. (n.d.). The moral implications of cancel culture. https://research.tilburguniversity.edu

Scribd. (n.d.-a). Fenomena cancel culture di Indonesia: Sebuah tinjauan literatur. https://id.scribd.com
Scribd. (n.d.-b). Keberhasilan Kedai Kopi Tuku yang fenomenal. https://id.scribd.com

Solo Balapan—Jawa Pos. (n.d.). Pemilik akun yang viralkan tumbler Tuku hilang di KRL dikabarkan dipecat perusahaan. https://solobalapan.jawapos.com

Tribun Jakarta. (n.d.-a). 4 fakta klarifikasi Universitas Sahid soal Anita di kasus tumbler Tuku KRL, kampus minta ini. https://jakarta.tribunnews.com
Tribun Jakarta. (n.d.-b). Rekaman imbauan KAI buat jaga tumbler setelah kasus Anita Dewi. https://jakarta.tribunnews.com

YouTube. (n.d.). Eve Ng, “Cancel Culture: A Critical Analysis” (Palgrave Macmillan, 2022). https://youtube.com