Analisis Kritis Budaya Cancel Culture: Tinjauan atas Pemikiran Eve Ng (2022)

Table of Contents

Tulisan ini menyajikan analisis mendalam, rinci, dan kontekstual terhadap isi buku "Cancel Culture: A Critical Analysis" karya Eve Ng, yang diterbitkan oleh Palgrave Macmillan pada tahun 2022. Sebagai akademisi yang berfokus pada studi media dan budaya, Ng menawarkan perspektif yang melampaui kritik arus utama yang seringkali polaritatif, baik dari sayap politik kiri maupun kanan, untuk memahami bagaimana fenomena yang penuh muatan ini beroperasi di berbagai arena budaya, dari fandom hingga politik nasional.

Ng menolak gagasan bahwa cancel culture adalah fenomena monolitik, melainkan menekankannya sebagai serangkaian praktik dan wacana yang berinteraksi. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa fenomena ini terus berosilasi antara memberdayakan suara-suara yang selama ini terpinggirkan dan pada saat yang sama mereproduksi penyakit sosial yang ada, seringkali kembali ke perdebatan abadi tentang kebebasan berpendapat, akuntabilitas, dan mentalitas massa.

I. Pendahuluan, Posisi Teoritis, dan Kerangka Konseptual Eve Ng

I.1. Latar Belakang dan Fokus Kritis

"Cancel Culture" telah menjadi salah satu konsep yang paling diperdebatkan dalam budaya dan politik kontemporer. Eve Ng melangkah lebih jauh dari sekadar mendefinisikannya sebagai boikot atau kecaman; ia mendasarkan analisisnya pada penarikan segala jenis dukungan, baik itu dukungan ekonomi, emosional, atau perhatian, dari individu atau entitas yang dinilai telah melakukan sesuatu yang tidak dapat diterima atau sangat bermasalah. Dalam kerangka awal yang diajukannya pada tahun 2020, Ng melihat praktik ini sebagai ungkapan bernada kecaman yang ditujukan terhadap sosok yang berkuasa, dipimpin oleh kumpulan suara yang biasanya terpinggirkan.

Buku Ng melacak asal-usul praktik pembatalan dan membahas evolusinya dalam budaya selebriti dan fandom, budaya konsumen, dan politik nasional di Amerika Serikat serta Tiongkok. Pendekatan ini memungkinkan Ng untuk mengkritisi asumsi bahwa cancel culture adalah bencana baru; sebaliknya, ini adalah evolusi dari mekanisme sanksi sosial historis yang dipercepat dan diperkuat oleh media digital.

I.2. Definisi Kunci Eve Ng: Dualitas Praktik dan Wacana

Kontribusi teoritis paling penting dari Ng adalah mendefinisikan cancel culture melalui dua elemen sentral yang berbeda namun saling terkait: Cancel Practices dan Cancel Discourses.

I.2.1. Cancel Practices (Praktik Pembatalan)

Cancel Practices, atau yang sering disebut canceling, merujuk pada tindakan kolektif nyata yang dilakukan oleh publik untuk menarik dukungan mereka terhadap target pembatalan. Tindakan-tindakan ini bersifat langsung dan dapat diukur, menunjukkan penolakan sosial terhadap figur publik yang dianggap gagal memenuhi ekspektasi atau norma sosial yang berlaku.

Contoh-contoh spesifik dari Cancel Practices yang diuraikan oleh Ng meliputi:
1. Berhenti mengikuti akun media sosial target (unfollowing).
2. Memposting tagar yang menyerukan pembatalan target.
3. Memboikot produk atau layanan tertentu yang terkait dengan individu atau merek yang bersangkutan.

Pada dasarnya, Cancel Practices adalah alat grassroot yang bertujuan menuntut akuntabilitas dan menerapkan sanksi sosial kolektif, baik di dunia maya maupun nyata, yang dapat membatasi ruang gerak dan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap tokoh publik.

I.2.2. Cancel Discourses (Wacana Pembatalan)

Cancel Discourses adalah wacana orde kedua (second-order discourses). Ini adalah semua komentar, kritik, dan debat yang muncul di ruang publik mengenai fenomena canceling itu sendiri, termasuk komentar tentang orang-orang yang berkomentar tentang cancel culture. Wacana inilah yang sering kali menentukan makna politik dari pembatalan.

Dualitas ini sangat penting karena menunjukkan bahwa cancel culture seringkali lebih menarik perhatian karena perdebatan tentang pembatalan, daripada karena tindakan pembatalan yang dilakukan.

I.2.3. Dekonstruksi Wacana dan Pengalihan Narasi

Analisis Ng yang membedakan praktik dan wacana ini mengungkapkan pergeseran fokus naratif yang signifikan. Praktik pembatalan awalnya muncul dari kebutuhan kelompok marginal untuk menuntut akuntabilitas dari sosok yang kuat atas pelanggaran norma. Namun, ketika canceling menjadi target debat publik yang luas, pihak-pihak yang berkuasa—yang seringkali menjadi subjek canceling—mulai memanfaatkan Cancel Discourses sebagai alat retoris.

Wacana ini sering berfokus pada klaim bahwa cancel culture merupakan ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan sistem hukum, mengubah narasi dari "Saya bertanggung jawab atas perilaku saya yang rasis/seksis" menjadi "Saya adalah korban dari massa digital yang membatasi kebebasan saya". Dengan mempolitisasi wacana, kelompok berkuasa dapat mengalihkan fokus dari isu akuntabilitas mendasar (praktik) ke perdebatan yang lebih besar tentang ancaman demokrasi dan kebebasan sipil (wacana). Ng menggunakan kerangka dualitas ini untuk menganalisis bagaimana pembatalan dapat digunakan sebagai alat untuk mendistribusikan kembali perhatian, mengklaim pengakuan bagi perspektif marginal, tetapi juga bagaimana ia dapat disalahgunakan.

Tabel 1 meringkas kerangka konseptual dualitas yang diajukan oleh Ng:
Table Kerangka Konseptual Dualitas "Cancel Culture" menurut Eve Ng

II. Bab 2: Budaya Pembatalan, Media Populer, dan Fandom

Bab ini menganalisis arena di mana cancel culture paling sering diamati: dunia media populer, selebriti, dan komunitas penggemar (fandom). Ng menekankan bahwa dinamika ini telah diubah secara fundamental oleh media digital.

II.1. Dinamika Fandom Digital dan Tuntutan Integritas

Dalam konteks digital, penggemar telah bertransformasi dari konsumen pasif menjadi aktor yang kuat dan menuntut, yang mengharapkan integritas dan konsistensi moral yang tinggi dari figur publik yang mereka dukung. Keterlibatan digital, seperti unfollowing, menjadi bentuk penarikan dukungan yang cepat dan terlihat.

Ng menunjukkan bahwa konflik serius terjadi ketika idola melanggar "kontrak parasosial" dengan penggemar mereka. Kontrak ini didasarkan pada ikatan emosional dan kepercayaan yang mendalam. Ketika pelanggaran terjadi, hal itu dapat menyebabkan kekecewaan dan perasaan pengkhianatan, terutama di kalangan penggemar yang paling loyal dan berpengetahuan. Ng (2022) mencatat bahwa penggemar yang paling berdedikasi mungkin berbalik melawan selebriti, mengekspresikan kebencian dan kritik ketika mereka melihat idola tersebut sebagai pribadi yang mengecewakan.

II.2. Mekanisme Akuntabilitas dan Anti-Fandom

Cancel practices dalam fandom seringkali didorong oleh keinginan untuk menuntut akuntabilitas dan memvalidasi nilai-nilai kolektif mereka, khususnya ketika pelanggaran norma terjadi. Salah satu mekanisme kunci dalam canceling adalah pengumpulan social media "receipts" (bukti digital). Kemampuan untuk mengarsipkan dan menyebarkan bukti pelanggaran secara cepat melalui media sosial memfasilitasi pembingkaian narasi yang kuat dan mobilisasi massa.

Ng juga membahas dilema moral yang dihadapi penggemar—dilema "Cinta vs. Prinsip"—yang memaksa mereka memilih antara loyalitas emosional terhadap idola dan kepatuhan pada tuntutan etika atau keadilan sosial. Reaksi penggemar terhadap idola yang terlibat kontroversi menunjukkan spektrum yang luas:
1. Penolakan Aktif (Partisipasi Cancel Culture): Melalui tindakan seperti unfollowing dan menghapus fan page.
2. Meninggalkan Fandom dan Menjadi Hater: Didorong oleh kekecewaan dan pengkhianatan yang mendalam. Ng mencatat bahwa pergeseran dari penggemar loyal menjadi pembenci (hater) ini dapat mengarah pada fenomena anti-fandom, di mana permusuhan diarahkan tidak hanya kepada idola tetapi juga kepada sesama penggemar yang masih memberikan dukungan.

II.3. Peran Ekonomi Perhatian dan Siklus Amarah Sisyphean

Analisis Ng menyoroti bagaimana karakteristik media sosial memainkan peran penting dalam fenomena ini. Media digital memungkinkan boikot dan kecaman menyebar dengan kecepatan tinggi dan jangkauan yang luas, melampaui batasan ruang dan waktu yang membatasi boikot di dunia nyata. Dampak yang ditimbulkan oleh cancel culture melalui media digital menjadi lebih besar dan, dalam hal reputasi, seringkali lebih permanen.

Namun, Ng (2020) mengamati bahwa siklus kemarahan ini lebih merupakan pengulangan Sisyphean—siklus yang intens tetapi seringkali tidak mencapai resolusi akhir mengenai akuntabilitas. Mekanisme kecepatan dan skala ini menunjukkan bahwa meskipun tindakan pembatalan cepat menyebar dan menghasilkan banyak perhatian, tujuan mendasar untuk mencapai keadilan sosial yang langgeng seringkali terhambat oleh sifat ekonomi perhatian digital. Fenomena ini cenderung terperangkap dalam siklus uproar (keributan) yang berulang-ulang, yang pada akhirnya memprioritaskan perhatian dan drama dibandingkan hasil yang substantif dan berkelanjutan bagi target dan korban.

III. Bab 3: Budaya Pembatalan, Praktik Budaya Kulit Hitam, dan Aktivisme Digital

Bab ini memberikan analisis etimologis dan kontekstual yang krusial, menunjukkan bahwa cancel culture tidak dimulai sebagai perdebatan politik arus utama, melainkan sebagai praktik akuntabilitas digital dari komunitas terpinggirkan.

III.1. Etimologi Kultural: Akar dalam Praktik Afrika-Amerika

Ng, mengutip Meredith D. Clark, secara jelas menempatkan asal-usul istilah "canceling" dalam African American Vernacular English (AAVE) pada awal 2010-an. Dalam tradisi lisan kulit hitam ini, canceling merujuk pada praktik menjauhkan diri (disassociating) dari seseorang karena perilaku yang tidak dapat diterima.

Ini adalah praktik pertanggungjawaban digital (digital accountability praxis) yang dikembangkan oleh komunitas kulit hitam secara online, khususnya di Black Twitter. Praxis ini berfungsi sebagai strategi untuk membingkai masalah sosial yang sudah ada—masalah rasial, seksisme, atau ketidakadilan—dengan menggunakan platform digital untuk menyalurkan apa yang disebut Ng sebagai "kemarahan yang berguna" (useful anger).

III.2. Cancel Culture sebagai Validasi Kolektif bagi Kelompok Minoritas

Inti dari analisis Ng tentang praktik budaya kulit hitam adalah fungsi canceling sebagai mekanisme untuk menuntut akuntabilitas terhadap sosok yang berkuasa, yang biasanya tidak dapat dicapai melalui saluran offline tradisional.

Studi menunjukkan bahwa cancel culture dapat berfungsi sebagai sarana untuk menghasilkan perasaan validasi kolektif bagi kelompok yang mengalami kerugian atau ketidakadilan antarkelompok. Bagi kelompok minoritas, canceling menjadi cara untuk menyuarakan emosi negatif yang berorientasi pada tindakan, seperti kemarahan dan penghinaan, yang memvalidasi pengalaman kerugian mereka di ruang online. Dengan demikian, dalam konteks asalnya, pembatalan adalah alat penting untuk redistribusi perhatian dan pengakuan bagi perspektif yang terpinggirkan, menantang akses istimewa elit ke ruang publik.

III.3. Ko-optasi Wacana dan Pergeseran Narasi

Ng menganalisis secara kritis bagaimana praktik yang berakar pada aktivisme ini kemudian diartikulasi ulang oleh budaya dominan. Istilah cancel culture disalahgunakan (misappropriated) oleh elit sosial, yang mengubahnya menjadi narasi moral panic (kepanikan moral). Ketika pembatalan menargetkan individu berkuasa atau akademisi, fokus perdebatan seringkali dialihkan dari substansi pelanggaran—misalnya, pidato yang diskriminatif—menjadi ancaman terhadap kebebasan akademik dan sistem hukum secara keseluruhan.

Fenomena ini menunjukkan kontradiksi yang mendasar. Meskipun cancel practices dari kelompok terpinggirkan memiliki kekuatan retoris yang signifikan, memicu perdebatan intens dan moral panic, praktik ini seringkali gagal menyebabkan kerugian permanen terhadap modal reputasi individu yang kuat. Kekuatan retoris yang besar (yaitu, kemampuan untuk mendominasi wacana dan menciptakan moral panic) tidak diterjemahkan secara seimbang menjadi daya tahan praktis (yaitu, sanksi sosial yang permanen). Ini mengimplikasikan bahwa bagi figur-figur yang memiliki sumber daya institusional atau politik yang kuat, mekanisme cancel culture lebih efektif dalam menghasilkan wacana daripada memaksa akuntabilitas yang langgeng, sebagaimana dicatat Ng tentang sifat siklus keributan yang berulang-ulang.

IV. Bab 4: Budaya Pembatalan, Konservatisme AS, dan Narasi Kebangsaan

Jika Bab 3 membahas practices sebagai alat aktivisme grassroot, Bab 4 berfokus pada Cancel Discourses sebagai senjata yang diinstrumentalisasi dalam peperangan budaya (culture war), khususnya oleh gerakan konservatif di Amerika Serikat.

IV.1. Instrumentalisasi Politik Wacana Pembatalan

Eve Ng mengamati bahwa konservatisme AS secara strategis telah membingkai cancel culture sebagai ancaman eksistensial terhadap nilai-nilai inti Amerika, terutama kebebasan berpendapat (free speech) dan proses hukum (due process). Ng menguraikan bagaimana wacana ini dimobilisasi pada tingkat politik tertinggi; misalnya, Konferensi Aksi Politik Konservatif (CPAC) pada tahun 2021 secara eksplisit memilih cancel culture sebagai tema sentral mereka.

Fokus utama dalam bab ini adalah pada wacana orde kedua—perdebatan tentang siapa yang menindas, siapa yang menjadi korban, dan apa batasan etika dalam penegakan norma sosial. Dalam bingkai konservatif, tindakan canceling tidak dilihat sebagai upaya minoritas untuk menuntut keadilan, melainkan sebagai bentuk sensor ideologis yang dilakukan oleh "massa" yang termotivasi oleh politik identitas sayap kiri.

IV.2. Hubungan dengan Nasionalisme dan Keputihan (Whiteness)

Ng mengaitkan wacana konservatif ini dengan nasionalisme, terutama dalam konteks pelestarian kekuasaan tradisional. Serangan terhadap institusi, norma, atau individu kulit putih yang berkuasa, yang dilakukan melalui cancel practices yang berasal dari tradisi Black Twitter, dipandang sebagai serangan terhadap identitas bangsa itu sendiri—sebuah narasi yang terkait erat dengan gagasan Keputihan Amerika.

Dengan demikian, wacana pembatalan di kalangan konservatif berfungsi sebagai alat pertahanan yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan tradisional. Mereka memanfaatkan kekhawatiran yang sah tentang pembalasan digital yang berlebihan untuk mempertahankan tatanan yang ada dan secara bersamaan menstigmatisasi aktivisme minoritas. Ketika figur-figur berkuasa menanggapi kritik terhadap mereka, mereka menggeser fokus dari perilaku yang merugikan kepada ancaman totalitarianisme, secara efektif menetralkan fungsi aktivis dari cancel practices.

IV.3. Contoh Faktual: Mempolitisasi Korban di Arena Global

Salah satu contoh kontekstual yang ditekankan oleh Ng, meskipun terjadi pasca-publikasi bukunya, adalah insiden pada tahun 2022 di mana Presiden Rusia Vladimir Putin secara eksplisit membandingkan reaksi Barat terhadap invasi Rusia ke Ukraina dengan pembatalan yang dialami oleh penulis J.K. Rowling.

Ng melihat episode ini sebagai bukti yang kuat bahwa cancel discourse telah bertransisi menjadi alat retoris global yang sangat relevan dalam wacana publik. Perbandingan yang dibuat oleh Putin ini bertujuan untuk memposisikan tokoh-tokoh berkuasa (termasuk dirinya sendiri) sebagai korban dari penindasan ideologis yang tidak adil. Peristiwa ini menggarisbawahi bagaimana cancel culture dapat diinstrumentalisasi oleh figur berkuasa untuk mengalihkan perhatian, mendapatkan simpati, dan membelokkan kritik substansif yang ditujukan kepada mereka.

V. Bab 5: Budaya Pembatalan dan Nasionalisme Digital di Tiongkok Daratan

Bab 5 memberikan studi kasus komparatif yang penting, menekankan bahwa cancel culture tidak beroperasi sama di semua konteks politik. Analisis di Tiongkok Daratan menunjukkan bagaimana fenomena canceling dapat diserap atau dimanipulasi oleh otoritas negara, menghasilkan mekanisme kontrol sosial yang unik.

V.1. Spesifisitas Konteks Otoritarian

Di Tiongkok, cancel culture memiliki spesifisitas yang berbeda secara signifikan dari konteks Amerika atau Barat. Perbedaan utama terletak pada peran sentral Negara dalam mengatur media dan menghasilkan konten, yang secara mendalam menstruktur lingkungan regulasi digital.

Lingkungan regulasi ini melibatkan pernyataan resmi dari negara tentang perilaku selebriti, budaya penggemar, dan konten media digital. Hal ini menciptakan kondisi di mana cancel practices dan discourses tidak hanya merupakan konflik antara masyarakat sipil dan elit, tetapi merupakan interaksi kompleks antara tiga aktor: pengguna media biasa (grassroot), platform media, dan aktor negara.

V.2. Nasionalisme Konsumen Digital dan Kohesi Negara

Ng menganalisis bagaimana pembatalan di Tiongkok sering dipicu oleh isu-isu yang terkait dengan nasionalisme dan kesetiaan politik, selain pelanggaran moral pribadi. Praktik pembatalan sering bermanifestasi sebagai nasionalisme konsumen digital.

Dalam konteks ini, publik digital secara kolektif menargetkan merek, perusahaan, atau figur asing yang dianggap menghina kedaulatan Tiongkok atau merek lokal yang dianggap tidak cukup patriotik. Tindakan ini menunjukkan bahwa cancel practices di Tiongkok sering selaras dengan tujuan politik negara, yang menciptakan bentuk akuntabilitas yang diperkuat oleh otoritas pusat.

V.3. Contoh Faktual: Boikot Anti-Lotte (2017)

Ng merujuk pada contoh boikot digital di Tiongkok, seperti kasus boikot anti-Lotte pada tahun 2017. Boikot ini menargetkan perusahaan Korea Selatan, Lotte, karena isu geopolitik terkait penempatan sistem pertahanan rudal THAAD di Korea Selatan.

Kasus Lotte menjadi ilustrasi penting tentang bagaimana sentimen nasionalis, difasilitasi oleh platform digital, dapat dimobilisasi menjadi tindakan kolektif skala besar yang memiliki konsekuensi ekonomi nyata. Berbeda dengan digital accountability praxis di Bab 3 (yang merupakan tantangan terhadap kekuasaan), di Tiongkok, cancel culture bertransisi menjadi mekanisme akuntabilitas yang disetujui atau dimanipulasi oleh negara. Hal ini mengindikasikan bahwa otoritas dapat "mengoutsourcing" penegakan kepatuhan ideologis kepada netizen grassroot, menjadikan pembatalan sebagai instrumen kontrol sosiopolitik daripada kebebasan berekspresi murni.

Table 2: Perbandingan Kontekstual Analisis Budaya Pembatalan Ng (Bab 2–5)

VI. Kesimpulan: Konsekuensi Jangka Panjang dan Arah Penelitian Masa Depan

Dalam bab penutupnya, Ng menyatukan temuan dari berbagai studi kasus untuk menyajikan pandangan yang lebih bernuansa tentang dampak cancel culture, khususnya mengenai sifat konsekuensi jangka panjangnya.

VI.1. Sifat Konsekuensi: Sementara versus Permanen

Salah satu temuan paling kritis yang diajukan Ng adalah bahwa dibatalkan tidak selalu berarti bahwa individu, merek, atau organisasi menjadi tidak signifikan secara permanen atau harus menderita konsekuensi sepanjang hidup mereka. Ng berpendapat bahwa bagi banyak target pembatalan terkenal, konsekuensi yang dialami seringkali bersifat sementara (temporarily affected).

Ng mendukung argumen ini dengan menganalisis kasus-kasus berprofil tinggi seperti komedian Louis C.K. dan aktor James Franco, yang menghadapi pembatalan setelah tuduhan pelanggaran seksual. Ng mengamati bahwa Louis C.K. dapat kembali ke panggung publik sekitar setahun setelah skandal dengan penerimaan yang "relatif baik". Pemulihan ini disinyalir sejak awal pembatalan, di mana Ng menemukan bahwa komentar-komentar suportif terhadap C.K. dan Franco termasuk yang paling populer di media sosial.

Kehadiran dukungan awal yang signifikan menunjukkan bahwa konsensus kolektif untuk "membatalkan" tidak pernah absolut. Hal ini menyiratkan bahwa cancel culture, sebagai mekanisme sanksi sosial digital, memiliki dampak terbatas dalam menghancurkan modal reputasi secara permanen, terutama ketika target memiliki kekuatan ekonomi dan platform yang memadai. Proses pembatalan lebih merupakan siklus yang intens, di mana hukuman yang didapat lebih bersifat kehilangan perhatian (disengagement) daripada pengucilan total, memungkinkan target untuk "pulih" atau kembali ketika sorotan media bergeser ke kontroversi lain.

VI.2. Relevansi Wacana yang Berkelanjutan

Meskipun Cancel Practices mungkin menghasilkan hukuman sementara, Ng menegaskan bahwa Cancel Discourses tetap sangat relevan dan terus mendominasi ruang publik. Insiden Putin/Rowling, yang terjadi setelah buku Ng terbit, berfungsi sebagai bukti bahwa perdebatan tentang cancel culture masih digunakan sebagai alat politik yang kuat dan terus membentuk perdebatan publik tentang batas norma sosial, akuntabilitas, dan peran media digital dalam menegakkannya.

VI.3. Arah Penelitian Masa Depan

Ng menyimpulkan bukunya dengan mengidentifikasi tiga area utama di mana penelitian masa depan tentang cancel culture sangat dibutuhkan:
1. Analisis Respons terhadap Kritik (Second-Order Discourses): Ng menyarankan pentingnya meneliti bagaimana publik merespons kritik terhadap cancel culture (seperti episode Putin/Rowling). Studi ini dapat menggali lebih dalam wacana orde kedua—komentar tentang komentar—untuk memahami dinamika kekuasaan retoris.
2. Pembatalan Non-Selebriti: Penelitian Ng yang ada mengutip beberapa artikel tentang orang biasa yang menjadi canceled setelah perilaku rasis atau ofensif mereka terekam di ponsel. Ng menekankan bahwa data mengenai fenomena pembatalan non-selebriti ini masih terbatas. Diperlukan lebih banyak data untuk menganalisis konsekuensi dan pola yang dialami oleh individu biasa, karena fenomena ini relatif baru.
3. Pemantauan Jangka Panjang (Following the Spotlight): Ng berpendapat bahwa sangat berharga untuk mengikuti peristiwa pembatalan dan melihat apa yang terjadi setelah sorotan media (spotlight) beralih ke tempat lain. Pemantauan jangka panjang ini akan memberikan kejelasan tentang sejauh mana sanksi sosial benar-benar membatasi ruang gerak individu dan bagaimana mereka membangun kembali karir atau reputasi mereka.

Temuan-temuan ini membentuk agenda penelitian kritis yang diarahkan Ng, menekankan bahwa pemahaman yang nuansatif tentang cancel culture memerlukan pergeseran dari fokus tunggal pada keributan awal (uproar) menuju analisis yang lebih dalam tentang dinamika kekuasaan dalam wacana dan konsekuensi jangka panjang yang seringkali tidak permanen.

Table 3: Implikasi Jangka Panjang dan Agenda Penelitian Mendatang (Ng, 2022)

Referensi:

Barnes & Noble. (n.d.). Cancel culture: A critical analysis by Eve Ng. https://barnesandnoble.com

Digital Ethnography Initiative. (n.d.). The cancelation of Colin Kaepernick: Spatial exclusion and consequences of cancel culture on social media. https://digitalethnography.at

European Parliament Library Catalogue. (n.d.). Cancel culture: A critical analysis. https://europarl.primo.exlibrisgroup.com

Kvačková, K. (2023). Diplomová práce. Univerzita Karlova. https://dspace.cuni.cz

Ng, E. (2022). Cancel culture: A critical analysis. Palgrave Macmillan.

Ohio University. (n.d.). Ng provides insight into cancel culture in her new book “Cancel Culture: A Critical Analysis”. https://ohio.edu

Repository BSI. (n.d.). Cancel culture terhadap peran Abidzar dalam film A Business Proposal pada akun Instagram @abidzar73. https://repository.bsi.ac.id

ResearchGate. (n.d.). Cancel culture can be collectively validating for groups experiencing harm. https://researchgate.net

ResearchGate. (n.d.). Digitally dismantling Asian authoritarianism: Activist reflections from the #MilkT…. https://researchgate.net

ResearchGate. (n.d.). DRAG THEM: A brief etymology of so-called “cancel culture”. https://researchgate.net

ResearchGate. (n.d.). Harry Potter and cancel culture: Responding to fallen heroes. https://researchgate.net

ResearchGate. (n.d.). Love vs. principle: Fans’ dilemma over idols promoting or collaborating with boycotted products. https://researchgate.net

ResearchGate. (n.d.). No grand pronouncements here…: Reflections on cancel culture and digital media participation. https://researchgate.net

ResearchGate. (n.d.). The impact of media in cancel culture phenomenon. https://researchgate.net

Scribd. (n.d.). Cancel culture: A critical analysis (1st ed.) Eve Ng full chapters instantly. https://scribd.com

Scribd. (n.d.). Fenomena cancel culture, kecaman komunikasi. https://scribd.com

Tilburg University Research Portal. (n.d.). The moral implications of cancel culture. https://research.tilburguniversity.edu

VICE. (n.d.). What is cancel culture and what does it mean in 2024? https://vice.com