Negara yang Mustahil: Analisis Pemikiran Wael B. Hallaq tentang Islam, Politik, dan Modernitas

Table of Contents

Tesis sentral yang diajukan oleh Wael B. Hallaq dalam karyanya yang provokatif, The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament, menyatakan bahwa konsep "Negara Islam" menurut definisi standar negara modern adalah sebuah kontradiksi yang mustahil secara epistemologis dan ontologis. Analisis ini berangkat dari premis bahwa negara modern bukan sekadar wadah netral yang dapat diisi dengan konten apa pun, melainkan sebuah entitas yang memiliki properti bentuk tertentu yang secara fundamental bertentangan dengan paradigma tata kelola Islam yang telah berkembang selama lebih dari dua belas abad. Hallaq berpendapat bahwa upaya gerakan Islamis kontemporer untuk mengadopsi struktur negara bangsa (nation-state) Barat sembari mencoba menerapkan syariah di dalamnya adalah sebuah kegagalan yang tak terelakkan karena struktur tersebut justru akan menghancurkan esensi moral dari syariah itu sendiri.

Landasan Metodologis dan Premis Utama

Dalam membangun argumennya, Hallaq menggunakan pendekatan dekonstruktif yang sangat dipengaruhi oleh teori postkolonial, serta pemikiran tokoh-tokoh seperti Michel Foucault, Carl Schmitt, dan Alasdair MacIntyre. Hallaq tidak hanya melakukan perbandingan historis sederhana, melainkan sebuah perbandingan antara "paradigma" tata kelola Islam (paradigmatic Islamic governance) dengan realitas kritis negara modern. Ia menegaskan bahwa memahami kegagalan proyek politik Islam saat ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang bagaimana negara modern membentuk subjeknya dan bagaimana hukum dipisahkan dari moralitas.

Analisis ini membagi argumen Hallaq ke dalam beberapa domain utama: struktural-konstitusional, hukum-politik, subjektivitas, dan ekonomi moral. Hallaq menolak pandangan orientalis yang menganggap syariah sebagai hukum yang kaku atau membeku; sebaliknya, ia melihat syariah sebagai sistem yang dinamis, organik, dan berpusat pada komunitas, yang keberadaannya sangat bergantung pada kelas juru hukum (ulama) yang independen secara finansial dan politik.

Perbandingan Paradigmatik Antara Tata Kelola Islam dan Negara Modern

Hallaq menekankan bahwa ketidakcocokan antara Islam dan negara modern bukan disebabkan oleh keterbelakangan Islam, melainkan oleh sifat intrinsik negara modern itu sendiri yang tidak mengenal otoritas moral di luar kehendak kedaulatannya. Tabel di bawah ini merangkum perbedaan mendasar yang diidentifikasi oleh Hallaq antara paradigma tata kelola Islam pra-modern dan struktur negara modern Barat.

Anatomi Negara Modern dan Kedaulatan Manusia

Hallaq mendefinisikan negara modern melalui lima properti bentuk (form-properties) yang saling terkait: kedaulatan, monopoli kekuasaan, rasionalitas birokrasi, identitas nasional, dan peran sebagai pembuat hukum tunggal. Negara modern dicirikan oleh kedaulatan absolut yang berada di dalam wilayahnya sendiri, di mana negara menjadi "kehendak berdaulat" (sovereign will) yang tidak tunduk pada norma transendental apa pun di luar dirinya. Hal ini secara fundamental bertentangan dengan Islam, di mana kedaulatan hanya milik Tuhan, dan penguasa (sultan atau khalifah) hanya bertindak sebagai eksekutif yang tugas utamanya adalah menegakkan hukum yang sudah ada (syariah), bukan menciptakan hukum baru berdasarkan kehendak politik.

Rasionalitas birokrasi dalam negara modern, sebagaimana dijelaskan melalui lensa Max Weber, menciptakan struktur kekuasaan yang impersonal namun totalitas. Negara modern mempenetrasi kehidupan masyarakat hingga ke tingkat yang paling dalam, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pengaturan tubuh subjeknya. Dalam pandangan Hallaq, negara modern adalah "mesin" yang terus-menerus memproduksi dirinya sendiri demi kelangsungan hidupnya, sering kali dengan mengorbankan nilai-nilai moral yang dianggap tidak efisien secara politik atau ekonomi.

Hallaq merujuk pada Carl Schmitt untuk menegaskan bahwa negara sebagai entitas politik adalah fenomena unik Barat yang tidak memiliki preseden dalam sejarah Islam. Kedaulatan dalam negara modern bersifat antroposentris, di mana hukum adalah produk dari kehendak manusia yang bisa berubah-ubah, sementara dalam Islam, hukum (syariah) adalah manifestasi dari kehendak Ilahi yang bersifat tetap secara prinsip namun fleksibel secara aplikasi melalui ijtihad ulama.

Pemisahan Kekuasaan: Negara Hukum vs. Negara Berkuasa

Salah satu poin paling tajam dalam kritik Hallaq adalah mengenai konsep pemisahan kekuasaan. Ia berpendapat bahwa dalam sistem Barat modern, pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif sering kali bersifat ilusif atau setidaknya goyah, karena pada akhirnya ketiganya berada di bawah naungan kedaulatan negara yang sama. Sebaliknya, dalam paradigma Islam pra-modern, terdapat pemisahan kekuasaan yang jauh lebih radikal dan efektif dalam mencegah tirani.

Dalam sejarah Islam selama dua belas abad, pembuatan hukum (tashri') berada sepenuhnya di tangan para ulama, sebuah kelas intelektual yang berakar secara organik dalam masyarakat dan tidak diangkat oleh penguasa politik. Penguasa (sultan) memiliki kekuasaan eksekutif (siyasa) untuk mengelola tentara dan memungut pajak, namun ia tidak memiliki otoritas untuk mendefinisikan apa yang disebut "benar" atau "salah" secara hukum. Otoritas hukum tetap berada di luar jangkauan negara, yang menjadikannya sebuah "negara hukum" (rule of law) yang sesungguhnya karena hukum berdiri lebih tinggi daripada kekuasaan politik.

Hallaq memberikan contoh faktual melalui institusi Waqf (yayasan keagamaan) yang menjamin kemandirian finansial para ulama dan institusi pendidikan Islam (madrasah). Tanpa ketergantungan pada gaji negara, para hakim (qadi) dan ahli hukum (mufti) dapat menjalankan keadilan tanpa takut pada intervensi eksekutif. Penghancuran sistem Waqf oleh kolonialisme dan kemudian oleh negara bangsa pascakolonial adalah faktor kunci yang menyebabkan matinya otonomi syariah dan transformasinya menjadi alat penindasan di tangan negara modern.

Dilema Moral: Pemisahan Antara "Yang Ada" dan "Yang Seharusnya"

Negara modern dibangun di atas fondasi positivisme hukum, yang memisahkan secara tegas antara fakta (fakta hukum) dan norma (moralitas). Dalam model ini, hukum adalah sah bukan karena ia bermoral, melainkan karena ia dihasilkan melalui prosedur yang sah oleh otoritas yang berdaulat. Hallaq menyebut ini sebagai "predikamen moral modernitas," di mana politik telah dievakuasi dari substansi moralnya.

Dalam paradigma Islam, tidak ada pemisahan antara hukum dan moralitas. Syariah dipahami bukan sekadar sebagai kode hukum, melainkan sebagai kompas moral yang mengatur seluruh spektrum perilaku manusia, mulai dari ibadah ritual hingga transaksi ekonomi. Hallaq menekankan bahwa dalam Islam, "moralitas adalah yang utama" (the moral is central), dan hukum hanyalah alat untuk merealisasikan tujuan moral tersebut. Ketika gerakan Islamis mencoba menerapkan "hukum Islam" melalui mesin negara modern, mereka terpaksa mengadopsi logika positivistik negara tersebut, sehingga syariah kehilangan karakter moralnya dan berubah menjadi hukum yang kering dan koersif.

Hallaq juga mengkritik bagaimana negara modern menggantikan "tanggung jawab moral individu" dengan "kepatuhan hukum kepada negara". Dalam sistem syariah, setiap individu adalah pemegang tanggung jawab moral terakhir atas perbuatannya di hadapan Tuhan, sementara dalam negara modern, moralitas sering kali direduksi menjadi sekadar mematuhi aturan birokrasi yang impersonal.

Subjektivitas dan Teknologi Diri: Homo Moralis vs. Homo Modernus

Bab kelima dari karya Hallaq menggali lebih dalam ke arah psikologi dan sosiologi subjek politik. Dengan meminjam istilah Foucault "teknologi diri," Hallaq membandingkan bagaimana kedua sistem tersebut membentuk manusia. Negara modern menggunakan institusi seperti penjara, sekolah massal, dan rumah sakit untuk mendisiplinkan tubuh dan pikiran subjeknya agar menjadi warga negara yang patuh (docile) dan berguna secara material bagi negara. Subjek negara modern, atau homo modernus, dibentuk oleh kekuatan eksternal untuk melayani kepentingan utilitarian negara.

Sebaliknya, paradigma Islam bertujuan menciptakan homo moralis, seorang individu yang mengelola dirinya sendiri (care of the self) berdasarkan imperatif moral internal. Hallaq memberikan contoh faktual tentang bagaimana Rukun Islam—Syahadat, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji—berfungsi sebagai "teknologi moral" yang melatih individu untuk memiliki disiplin internal dan tanggung jawab moral yang melampaui perintah negara. Dalam sistem ini, pendidikan bukan sarana untuk menciptakan tenaga kerja bagi pasar atau prajurit bagi negara, melainkan proses pembentukan karakter (adab) yang memungkinkan individu hidup selaras dengan kehendak Tuhan dan kepentingan komunitas.

Hallaq berpendapat bahwa negara modern tidak bisa mengakomodasi subjek moral seperti ini karena negara membutuhkan loyalitas absolut yang sering kali bertentangan dengan komitmen moral transendental. Inilah sebabnya mengapa warga negara modern sering kali merasa teralienasi atau mengalami krisis spiritual, karena "teknologi diri" yang disediakan oleh negara sangat kurang dalam substansi moral.

Globalisasi, Kapitalisme, dan Ekonomi Moral

Hallaq juga menyoroti bagaimana tatanan kapitalis global saat ini menjadi rintangan besar bagi berfungsinya tata kelola Islam yang sejati. Ekonomi Islam secara tradisional adalah "ekonomi moral" yang menolak akumulasi kekayaan yang tidak terkendali dan menekankan distribusi kembali melalui mekanisme seperti Zakat dan pelarangan riba. Namun, negara bangsa modern adalah pemain kunci dalam sistem kapitalisme global yang bersifat eksploitatif dan sering kali destruktif terhadap lingkungan.

Negara modern membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang konstan dan pengumpulan pajak yang tinggi untuk membiayai aparat birokrasi dan militernya. Hal ini sangat kontras dengan sistem Islam pra-modern yang cenderung minimalis dalam perpajakan (sering kali hanya berbasis Zakat 2,5% dari pertumbuhan aset) dan sangat bergantung pada inisiatif sukarela masyarakat melalui Waqf untuk penyediaan layanan publik. Hallaq menunjukkan bahwa proyek-proyek seperti "Perbankan Syariah" saat ini sering kali gagal secara moral karena mereka hanya membungkus praktik kapitalistik dalam terminologi Islam tanpa mengubah struktur dasar ekonomi yang mendasarinya.

Penghancuran otonomi ekonomi melalui kolonialisme telah memaksa dunia Muslim masuk ke dalam tatanan pasar liberal-kapitalis yang menggantikan nilai dengan fakta, dan karakter internal dengan teknologi eksternal pengendalian tubuh. Hallaq menegaskan bahwa tanpa ekonomi moral yang independen, "Negara Islam" hanya akan menjadi manajer bagi kepentingan kapitalisme global dengan label agama.

Kritik Terhadap Gerakan Islamis Kontemporer

Karya Hallaq memberikan tamparan keras bagi para intelektual dan aktivis Islamis yang percaya bahwa solusi bagi dunia Muslim adalah dengan mengambil alih kekuasaan negara. Ia merujuk pada kegagalan revolusi di Iran, serta perjuangan konstitusional di Pakistan dan Mesir, sebagai bukti bahwa ketika Islamis berkuasa, mereka cenderung mereproduksi struktur otoriter yang sama dengan pendahulu sekuler mereka, namun dengan justifikasi agama yang membuatnya lebih sulit untuk dikritik.

Masalah utamanya, menurut Hallaq, adalah para Islamis ini gagal menyadari bahwa negara bangsa adalah "hadiah beracun" dari kolonialisme yang dirancang khusus untuk mematahkan otonomi masyarakat sipil Islam. Dengan mencoba melakukan kodifikasi syariah menjadi hukum negara, mereka sebenarnya melakukan "pembunuhan" terhadap syariah itu sendiri, karena syariah yang hidup adalah syariah yang bersifat interpretatif, pluralistik, dan berada di luar kendali negara.

Hallaq menuduh gerakan Islamis kontemporer melakukan "kontradiksi performatif": mereka ingin mengislamkan struktur yang asumsi intinya justru melarutkan fondasi metafisika Islam itu sendiri. Adopsi birokrasi rasional dan kodifikasi hukum secara otomatis berarti meninggalkan penalaran fiqh yang berbasis kasus dan fleksibel, serta mengabaikan pengembangan spiritual yang dituntut oleh tradisi.

Kritik Akademik dan Nuansa Perdebatan

Meskipun diakui sebagai karya yang sangat berpengaruh, tesis Hallaq memicu perdebatan sengit di kalangan akademisi. Kritik utama berkisar pada metode perbandingannya dan penggambarannya tentang sejarah Islam yang dianggap terlalu idealis.

Kritik Ovamir Anjum: Ketergantungan pada Kelas Ulama

Ovamir Anjum memberikan kritik mendalam terhadap narasi Hallaq mengenai "kematian" syariah. Anjum berpendapat bahwa Hallaq terlalu berfokus pada kelas ulama (jurist-centered) sebagai satu-satunya penjamin syariah. Menurut Anjum, syariah sebenarnya dihidupi oleh masyarakat Muslim secara luas, bukan hanya oleh elit yudisial. Selain itu, Anjum mengkritik Hallaq karena mengabaikan dimensi politik dalam Islam pra-modern, seolah-olah politik hanyalah "nemesis" dari hukum, padahal politik jugalah yang menciptakan dan mempertahankan tatanan hukum.

Anjum juga mempertanyakan asumsi Hallaq bahwa negara bangsa modern adalah entitas yang tak terkalahkan. Ia menyarankan bahwa dalam tatanan pasca-Westphalia yang didominasi oleh korporasi multinasional dan milisi suku, syariah mungkin justru memiliki peluang untuk bangkit kembali sebagai sistem yang melampaui batas-batas politik kecil.

Kritik Lama Abu-Odeh: Perbandingan yang Tidak Setara

Lama Abu-Odeh menuduh Hallaq melakukan kesalahan metodologis dengan membandingkan "paradigma" Islam (yang bersifat normatif dan ideal) dengan "realitas sejarah" negara modern (yang bersifat kritis dan faktual). Abu-Odeh berpendapat bahwa jika Hallaq menerapkan lensa kritis yang sama tajamnya terhadap sejarah Islam—seperti melihat praktik perbudakan tentara (mamluk) atau dominasi patriarki—maka gambaran "ketenangan dan kedamaian" yang ia lukiskan mungkin akan tampak lebih kompleks dan bermasalah.

Kritik Said Salih Kaymakci: Kekakuan dalam Melihat Tradisi

Kaymakci mencatat bahwa Hallaq cenderung membekukan sejarah Islam dan mengabaikan dinamisme dalam tradisi seperti Utsmaniyah (Ottoman). Para pemikir Utsmaniyah sebenarnya melakukan negosiasi yang sangat dinamis antara syariah dan kekuasaan negara melalui konsep siyasa dan kanun. Menurut Kaymakci, pendekatan Utsmaniyah terhadap negara bersifat instrumental—sebagai alat untuk menjaga agama dan komunitas—bukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, yang menunjukkan bahwa ada variasi dalam sejarah Islam yang tidak sepenuhnya "anti-negara" seperti yang digambarkan Hallaq.

Sintesis dan Implikasi Masa Depan

Pesan mendalam dari buku Hallaq bukan hanya ditujukan bagi umat Islam, tetapi juga merupakan diagnosa universal terhadap kondisi modernitas yang ia anggap "bangkrut" dan "tidak berkelanjutan". Hallaq mengajak Barat untuk melepaskan klaim universalismenya yang dipaksakan dan mulai belajar dari model-model alternatif yang pernah memberikan keadilan tanpa memerlukan mesin negara yang totaliter.

Rekonstruksi Komunitas Moral

Solusi yang ditawarkan Hallaq bukanlah membawa kembali institusi sejarah yang sudah mati, melainkan "mengambil kembali nilai-nilai konstruktif" dari sejarah tersebut untuk memikirkan alternatif bagi masa depan. Hal ini melibatkan:
1. Pemulihan Autonomi Masyarakat Sipil: Menghidupkan kembali peran komunitas dalam penyediaan layanan publik dan pendidikan tanpa campur tangan negara yang berlebihan.
2. Rekonstruksi Subjek Moral: Mengalihkan fokus dari "merebut kekuasaan negara" menuju "pembentukan karakter moral" individu Muslim sebagai prasyarat bagi tata kelola yang baik.
3. Kritik Terhadap Kapitalisme Global: Menyadari bahwa tata kelola Islam tidak dapat berjalan dalam struktur ekonomi yang didasarkan pada eksploitasi dan akumulasi tanpa batas.

Secara keseluruhan, The Impossible State adalah sebuah undangan untuk melakukan refleksi radikal. Buku ini menantang umat Islam untuk berhenti menjadi pengikut buta sistem Barat dan mulai membangun kembali identitas mereka berdasarkan etika syariah yang mengedepankan kedaulatan Tuhan, keadilan sosial, dan integritas moral individu. Meskipun "Negara Islam" dalam bentuk modern mungkin sebuah kemustahilan, "Tata Kelola Islam" sebagai sistem moral yang hidup tetap menjadi kemungkinan yang layak diperjuangkan di luar kerangka negara bangsa yang opresif.

Analisis Hallaq menutup dengan nada optimisme yang hati-hati, melihat potensi dialog antara para pemikir Barat yang skeptis terhadap modernitas dan pemikir Muslim yang ingin menghidupkan kembali tradisi moral mereka untuk menyelamatkan dunia dari bencana lingkungan dan sosial yang diciptakan oleh proyek modernitas. Perjalanan menuju masa depan yang lebih baik bukan terletak pada penyempurnaan "mesin" negara, melainkan pada pemulihan dimensi moral sebagai inti dari seluruh aktivitas manusia.

Sitasi:

Abu-Odeh, L. (n.d.). Book review of The Impossible State by Wael Hallaq. Georgetown Law. Diakses 19 Maret 2026, dari https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/1269/

Against impossibility. (2024). Islamic Law Blog. Diakses 19 Maret 2026, dari https://islamiclaw.blog/2024/01/25/against-impossibility/

A review on Wael Hallaq’s The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament. (n.d.). Diakses 19 Maret 2026, dari https://irfront.net/print_version/6767.html

A discussion of Wael Hallaq’s Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament. (n.d.). Perspectives on Politics. Cambridge University Press. Diakses 19 Maret 2026, dari https://www.cambridge.org/core/journals/perspectives-on-politics/article/discussion-of-wael-hallaqs-islam-politics-and-modernitys-moral-predicament/13C02EADAEE1D48FA21EE5E373DC473D

Book review of The Impossible State by Wael Hallaq. (n.d.). Georgetown Law. Diakses 19 Maret 2026, dari https://scholarship.law.georgetown.edu/context/facpub/article/2279/viewcontent/Book_Review_of_Wael_Hallaq_s_book.pdf

Hallaq, W. B. (2013). The impossible state: Islam, politics, and modernity’s moral predicament. Columbia University Press.

Hallaq’s challenge: Can the Shari'ah save us from modernity? (n.d.). American Journal of Islam and Society. Diakses 19 Maret 2026, dari https://www.ajis.org/index.php/ajiss/article/download/1109/442/1598

Islam, R. (n.d.). The modern Islamic state: Possibility or paradox? Revisiting Wael Hallaq’s The Impossible State. Medium. Diakses 19 Maret 2026, dari https://medium.com/@rizwanulisl/the-modern-islamic-state-possibility-or-paradox-revisiting-wael-hallaqs-the-impossible-state-afc9604e12de

Kaymakci, S. S. (2016). Book review: Wael Hallaq’s “The Impossible State”. Maydan. Diakses 19 Maret 2026, dari https://themaydan.com/2016/12/book-review-wael-hallaqs-impossible-state-said-salih-kaymakci/

Musings on The Impossible State. (2018). Traversing Tradition. Diakses 19 Maret 2026, dari https://traversingtradition.com/2018/11/12/musings-on-the-impossible-state/

New texts out now: Wael Hallaq, The Impossible State. (n.d.). Jadaliyya. Diakses 19 Maret 2026, dari https://www.jadaliyya.com/Details/29533

Radical separation of powers: A history of Islamic constitutionalism. (n.d.). Google Books. Diakses 19 Maret 2026, dari https://books.google.com/books/about/Radical_Separation_of_Powers.html?id=KaJg0QEACAAJ

Review of The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament by Wael Hallaq. (n.d.). Academia.edu. Diakses 19 Maret 2026, dari https://www.academia.edu/9509560/Review_of_The_Impossible_State_Islam_Politics_and_Modernity_s_Moral_Predicament_by_Wael_Hallaq

The concept of public law in Wael B. Hallaq’s paradigm in Islamic jurisprudence. (n.d.). Diakses 19 Maret 2026, dari https://journalisslp.com/index.php/isslp/article/download/183/327/1262

The impossible state: Islam, politics, and modernity’s moral predicament. (n.d.). Barnes & Noble. Diakses 19 Maret 2026, dari https://www.barnesandnoble.com/w/the-impossible-state-wael-hallaq/1119330264

The impossible state: Islam, politics, and modernity’s moral predicament. (n.d.). Better World Books. Diakses 19 Maret 2026, dari https://www.betterworldbooks.com/product/detail/the-impossible-state-islam-politics-and-modernity-s-moral-predicament-9780231162562/new

The impossible state: Islam, politics, and modernity’s moral predicament. (n.d.). Educational Bookshop. Diakses 19 Maret 2026, dari https://educationalbookshop.com/products/the-impossible-state-islam-politics-and-modernitys-moral-predicament

The impossible state: Islam, politics, and modernity’s moral predicament. (2013). PDF version. Diakses 19 Maret 2026, dari https://bdpad.files.wordpress.com/2015/05/wael-b-hallaq-the-impossible-state_-islam-politics-and-modernityc3a2e282ace284a2s-moral-predicament-columbia-university-press-2013.pdf

The impossible state: Islam, politics, and modernity’s moral predicament (review). (n.d.). ResearchGate. Diakses 19 Maret 2026, dari https://www.researchgate.net/publication/265797679_The_Impossible_State_Islam_Politics_and_Modernity's_Moral_Predicament_by_Wael_B_Hallaq_review

The impossible state: Islam, politics, and modernity’s moral predicament. (n.d.). University of California, Berkeley Library. Diakses 19 Maret 2026, dari https://lawcat.berkeley.edu/record/195931

The Islamic state in contemporary thought: A critical analysis of Wael Hallaq’s perspective. (n.d.). Journal of Posthumanism. Diakses 19 Maret 2026, dari https://posthumanism.co.uk/jp/article/download/1307/686/2039

Wael Hallaq, The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament. (n.d.). International Journal of Middle East Studies. Cambridge Core. Diakses 19 Maret 2026, dari https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/article/wael-hallaq-the-impossible-state-islam-politics-and-modernitys-moral-predicament-new-york-columbia-university-press-2012-pp-272-3750-cloth/A1B81D95ADC5B5AB1A8BA37BEA1B481A

Wael Hallaq, The Impossible State: Islam, Politics and Modernity’s Moral Predicament. (n.d.). Cambridge Law Journal. Diakses 19 Maret 2026, dari https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-law-journal/article/impossible-state-islam-politics-and-modernitys-moral-predicament-by-wael-b-hallaq-new-york-columbia-university-press-2012-xiv-256-pp-hardback-5850-isbn-9780231162562/5F4E0216C0ACA4BF6A82D2C58B1993B1