Pedagogy of Seeing: Analisis Kritis Kegagalan Sistemik dan Genealogi Penglihatan dalam Pendidikan Indonesia

Table of Contents

Kegagalan pendidikan di Indonesia sering kali dipahami melalui kacamata teknokratis yang sempit, di mana indikator keberhasilan hanya diukur melalui statistik partisipasi, angka kelulusan, atau skor dalam penilaian internasional seperti Programme for International Student Assessment (PISA). Namun, kegagalan yang persisten ini sebenarnya mencerminkan krisis yang jauh lebih mendalam: kegagalan cara melihat (ontologis) terhadap manusia, ilmu pengetahuan, dan realitas sosial. Dengan menjadikan Pedagogy of Seeing sebagai kerangka analisis utama, laporan ini memetakan bagaimana sistem pendidikan nasional terjebak dalam "kebutaan" sistemik yang dihasilkan oleh dominasi kekuasaan, kekerasan simbolik, dan pengawasan disipliner yang mengasingkan subjek didik dari dunianya sendiri.

Epistemologi Pedagogi Melihat: Melampaui Pengamatan Teknis

Pedagogi Melihat bukanlah sekadar metode pengajaran berbasis visual, melainkan sebuah kerangka teoretis yang mengintegrasikan kontribusi dari sosiologi, psikologi, dan ekonomi untuk memahami masalah pendidikan secara global dan intensional. Pendidikan, dalam arti ini, adalah ilmu yang menjadikan proses belajar sebagai objek studi yang dinamis, bukan statis. Pedagogi ini menuntut sebuah "niat yang diarahkan" untuk menangkap apa yang biasanya tidak terlihat dalam sistem konvensional, yakni ruang-ruang intervensi baru yang mampu membebaskan subjek dari belenggu struktural.

Dalam pandangan John Berger melalui konsep Ways of Seeing, cara manusia melihat dipengaruhi oleh apa yang mereka ketahui atau apa yang mereka yakini. Dalam konteks pendidikan Indonesia, "cara melihat" penguasa terhadap rakyatnya telah lama dibentuk oleh warisan kolonialisme dan otoritarianisme yang memandang massa sebagai objek yang perlu didisiplinkan. Pedagogi Melihat mengajak para pendidik untuk "melihat melampaui" kategori-kategori administratif dan statistik, serta memperhatikan "cerita kehidupan" di balik setiap individu. Kegagalan pendidikan di Indonesia bermula ketika negara berhenti "melihat" manusia sebagai subjek yang berdaulat dan mulai melihat mereka sebagai data yang harus dioptimalkan demi kepentingan pasar atau birokrasi.

Analisis ini menekankan bahwa kegagalan pendidikan bukan hanya soal kurikulum yang kurang relevan atau infrastruktur yang tidak memadai, melainkan kegagalan cara melihat pengetahuan itu sendiri. Pengetahuan tidak lagi dilihat sebagai proses pencarian kebenaran yang membebaskan, tetapi sebagai instrumen kekuasaan yang digunakan untuk melegitimasi otoritas negara. Ketika sebuah sistem pendidikan hanya "melihat seperti negara" (seeing like a state), ia akan mengabaikan realitas sosial yang beragam dan memaksakan keseragaman yang mematikan kreativitas serta agensi subjek didik.

Genealogi Kekuasaan Disipliner: Perspektif Foucauldian dalam Pendidikan Indonesia

Kegagalan sistemik pendidikan Indonesia dapat dilacak melalui mekanisme kekuasaan disipliner yang dijelaskan oleh Michel Foucault. Foucault menegaskan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui penindasan fisik, tetapi melalui "teknologi diri" dan wacana yang membentuk individu menjadi subjek yang patuh. Sekolah, dalam hal ini, berfungsi sebagai mesin pendisiplinan yang menggunakan pengaturan waktu, ruang, dan gerakan untuk menciptakan tubuh-tubuh yang berguna sekaligus patuh.

Panoptikon Digital dan Platform Merdeka Mengajar

Transformasi digital dalam kebijakan Merdeka Belajar, khususnya melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM), telah menciptakan bentuk pengawasan baru yang dikenal sebagai "panoptikon digital". Model panoptikon memungkinkan penguasa untuk mengawasi subjek tanpa subjek tahu kapan mereka sedang diawasi, yang pada akhirnya memicu pengawasan diri (self-surveillance). PMM mengintegrasikan seluruh laporan kinerja, administrasi, dan proses belajar guru ke dalam satu platform, sehingga tidak ada lagi "zona bayangan" (no zone of shade) dalam aktivitas profesional guru.

PMM menciptakan kondisi di mana guru merasa terus-menerus diawasi oleh "mata" negara yang tidak terlihat namun hadir di mana-mana. Hal ini memaksa guru untuk melakukan "performativitas"—tindakan yang bertujuan untuk membuktikan diri sesuai standar profesional yang ditentukan negara, namun sering kali mengabaikan kebutuhan nyata siswa di lapangan. Ini adalah kegagalan cara melihat manusia: negara melihat kualitas guru hanya sebagai kumpulan data di sebuah platform, sementara guru dipaksa melihat profesi mereka sebagai serangkaian tugas administratif yang harus divalidasi oleh algoritma.

Rezim Kebenaran dan Integritas Akademik

Kekuasaan disipliner juga melahirkan apa yang disebut Foucault sebagai "rezim kebenaran," sebuah sistem yang menentukan jenis wacana yang dianggap benar dan valid dalam masyarakat. Dalam pendidikan Indonesia, rezim ini sangat terobsesi pada hasil akhir yang terukur, seperti nilai ujian, ijazah, dan akreditasi. Obsesi ini secara paradoks justru memicu dan melegitimasi ketidakjujuran akademik, seperti plagiarisme, fabrikasi data, dan perjokian karya ilmiah.

Praktik kecurangan akademik ini bukanlah sekadar masalah moral individu, melainkan "produk sampingan sistemik" dari struktur tata kelola yang menekankan rasionalitas instrumental. Tekanan untuk mencapai target birokrasi dan "standar kebenaran" yang ditetapkan oleh otoritas pusat memaksa para aktor pendidikan untuk melakukan "permainan sistem" (gaming the system) demi bertahan hidup dalam struktur kekuasaan. Kegagalan cara melihat pengetahuan sebagai proses etis telah mengubah institusi pendidikan menjadi pabrik kredensial yang kehilangan makna substantifnya.

Pierre Bourdieu: Anatomi Kekerasan Simbolik dan Reproduksi Ketimpangan

Jika Foucault menyoroti pendisiplinan tubuh, Pierre Bourdieu memberikan alat analisis untuk memahami bagaimana struktur kelas dan ketimpangan sosial direproduksi melalui sistem pendidikan. Sekolah di Indonesia sering kali menjadi medan tempur bagi berbagai bentuk "kapital" (modal) dan "habitus" yang tidak setara, di mana lembaga pendidikan berfungsi melegitimasi budaya kelas dominan sebagai standar keberhasilan universal.

Habitus dan Kesenjangan Modal Budaya

Habitus adalah disposisi mental dan fisik yang terbentuk dari lingkungan sosial dan pengalaman masa lalu individu. Siswa yang lahir dalam keluarga dengan modal budaya tinggi (terbiasa dengan diskusi intelektual, literasi, dan bahasa formal) akan memiliki habitus yang selaras dengan tuntutan sekolah. Sebaliknya, siswa dari kelas sosial bawah sering kali menghadapi hambatan besar karena habitus mereka dianggap "lemah" atau "tidak relevan" oleh sistem pendidikan.

Pendidikan di Indonesia sering kali menjalankan "kekerasan simbolik"—pemaksaan ideologi dan nilai-nilai kelas atas yang tidak disadari oleh mereka yang dikuasai, karena dianggap sebagai sesuatu yang lumrah atau alami. Salah satu bentuk kekerasan simbolik yang paling nyata adalah melalui mekanisme "eufemisasi," di mana aturan yang tampak netral dan sopan (seperti kewajiban seragam atau standar penggunaan bahasa tertentu) sebenarnya menyembunyikan dominasi kelas dan penindasan terhadap identitas yang berbeda.

Kurikulum sebagai Instrumen Reproduksi Kekuasaan

Kurikulum di Indonesia sering kali mencerminkan kepentingan simbolik kelas penguasa. Materi ajar dan media pembelajaran sering kali bias terhadap pengalaman hidup kelompok elit, sehingga mengasingkan siswa yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah. Misalnya, penggunaan gambar lingkungan rumah yang mewah (sofa, AC, garasi) dalam buku teks sebagai media pengenalan lingkungan dasar dapat membuat siswa dari keluarga prasejahtera merasa asing dan rendah diri dalam proses belajarnya.

Kekerasan simbolik ini juga terjadi melalui praktik pedagogis guru di kelas. Guru yang menggunakan wacana dominan atau memberikan penilaian yang merendahkan berdasarkan latar belakang sosial-ekonomi siswa secara tidak langsung sedang merusak perkembangan psikologis dan kepercayaan diri peserta didik. Sekolah yang seharusnya menjadi alat mobilitas sosial justru berfungsi sebagai "mesin reproduksi" yang menjaga agar hak istimewa (privilege) tetap berada di tangan kelompok yang sama.

Analisis Data PISA 2022: Cermin Kebutaan Literasi Nasional

Kegagalan cara melihat manusia dan pengetahuan dalam sistem pendidikan Indonesia tercermin secara gamblang dalam hasil penilaian internasional PISA 2022. Meskipun pemerintah sering menarasikan adanya kenaikan peringkat, data mentah menunjukkan bahwa skor rata-rata siswa Indonesia sebenarnya mengalami penurunan signifikan dan berada pada tingkat yang sangat rendah dibandingkan rata-rata global.

Statistik Penurunan Skor dan Stagnasi Kualitas

Hasil PISA 2022 menunjukkan bahwa kemampuan literasi membaca, matematika, dan sains siswa Indonesia mencapai titik terendah sejak keikutsertaan negara ini dalam survei tersebut. Penurunan skor ini mencerminkan kegagalan sistemik untuk membangun kemampuan bernalar kritis yang mendalam.

Sumber: OECD, PISA 2022 Database.

Meskipun terdapat narasi tentang "pemulihan pembelajaran," fakta bahwa hanya 25% siswa Indonesia yang mencapai Level 2 atau lebih tinggi dalam membaca menunjukkan krisis literasi yang akut. Di level ini, siswa hanya mampu mengidentifikasi ide utama dalam teks yang sederhana; mereka belum mampu melakukan refleksi kritis, mengevaluasi sumber informasi, atau membedakan fakta dari opini yang bersifat implisit. Lebih parah lagi, hampir tidak ada siswa Indonesia (mendekati 0%) yang mampu mencapai Level 5 atau 6 dalam membaca dan sains, yang merupakan tingkat kemampuan untuk menganalisis konsep abstrak secara mandiri dan kreatif.

Kegagalan Literasi sebagai Kegagalan Melihat Dunia

Krisis literasi ini bukan hanya masalah teknis kemampuan membaca, melainkan kegagalan pedagogi untuk mengajarkan cara melihat dunia secara kritis. Dalam kerangka Pedagogy of Seeing, literasi adalah kemampuan untuk "membaca dunia" (Freire), yang menuntut kesadaran kritis akan realitas sosial. Ketika pendidikan hanya difokuskan pada penguasaan materi demi lulus ujian atau asesmen standar, siswa tidak pernah dilatih untuk melihat struktur kekuasaan, bias informasi, atau ketidakadilan yang ada di sekitar mereka.

Pemerintah mencoba merespons kegagalan ini dengan meluncurkan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang diklaim lebih baik dari Ujian Nasional. Namun, tanpa perubahan pada cara guru melihat siswa sebagai subjek yang berdaulat, AKM berisiko menjadi sekadar instrumen "disciplinary gaze" baru yang memindahkan beban performativitas PISA ke dalam sistem penilaian nasional. Data PISA adalah cermin dari kebutaan pendidikan kita: sistem yang terlalu sibuk melihat angka-angka administratif sehingga gagal melihat bahwa jutaan siswanya tidak mampu memahami realitas melalui teks yang mereka baca.

Sejarah Kurikulum: Evolusi Penglihatan Negara terhadap Subjek

Ketidakstabilan kurikulum di Indonesia mencerminkan kegagalan negara dalam merumuskan visi pendidikan yang konsisten dan berorientasi pada kemerdekaan subjek. Setiap perubahan rezim politik membawa perubahan cara melihat warga negaranya, yang kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan kurikulum.
1. Era Kolonial (Belanda & Jepang): Pendidikan dirancang secara eksplisit sebagai instrumen penjajahan. Belanda menggunakan sekolah untuk mencetak tenaga administratif rendah yang patuh, sementara Jepang memfokuskan pendidikan untuk mendukung upaya perang. Cara melihatnya adalah: rakyat sebagai alat produksi atau mesin perang.
2. Era Orde Baru (1968-1994): Kurikulum bersifat sangat sentralistik dan ideologis, bertujuan membentuk "Manusia Pancasila" yang patuh pada program pembangunan rezim. Cara melihatnya adalah: rakyat sebagai objek pembangunan yang harus diseragamkan perilakunya melalui disiplin sekolah yang ketat.
3. Era Reformasi (KBK, KTSP, K13): Terjadi upaya untuk memberikan otonomi kepada sekolah, namun negara tetap mempertahankan kontrol melalui standar nasional yang kaku dan ujian nasional yang menjadi "momok" bagi guru serta siswa.
4. Era Merdeka Belajar (Kurikulum Merdeka): Menawarkan fleksibilitas dan fokus pada karakter melalui Profil Pelajar Pancasila. Namun, kurikulum ini menghadapi tantangan besar dalam implementasi karena ketidaksiapan infrastruktur dan kompetensi guru yang selama puluhan tahun dididik untuk patuh pada instruksi pusat.

Perubahan kurikulum yang sangat sering mencerminkan kegagalan sistemik untuk melihat pendidikan sebagai proses pertumbuhan jangka panjang yang memerlukan stabilitas dan refleksi mendalam, bukan sekadar eksperimen kebijakan yang berubah setiap kali menteri berganti.

Merdeka Belajar dan Jebakan Kapitalisme Kognitif

Kebijakan Merdeka Belajar yang diusung oleh Nadiem Makarim menjanjikan transformasi besar menuju pendidikan yang memerdekakan. Namun, di balik narasi emansipasi tersebut, terdapat tegangan kuat dengan logika "kapitalisme kognitif"—sebuah sistem ekonomi di mana pengetahuan dan kemampuan intelektual menjadi komoditas utama yang dieksploitasi demi keuntungan pasar global.

Kontradiksi Bernalar Kritis dalam Profil Pelajar Pancasila

Konsep "Bernalar Kritis" dalam Kurikulum Merdeka memiliki kemiripan istilah dengan pedagogi emansipatoris Paulo Freire, yang menekankan pentingnya menjadi subjek yang aktif dalam peradaban. Namun, terdapat perbedaan orientasi yang mendasar. Dalam perspektif Freire, berpikir kritis bertujuan untuk melakukan transformasi sosial dan melawan penindasan. Sedangkan dalam kebijakan Merdeka Belajar, "bernalar kritis" sering kali direduksi menjadi kemampuan teknis untuk memproses informasi secara objektif demi efisiensi kerja dan daya saing di pasar tenaga kerja neoliberal.

Neoliberalisasi Pendidikan Tinggi (PTN-BH)

Gejala kapitalisme kognitif paling nyata terlihat pada kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Dengan status ini, universitas didorong untuk beroperasi layaknya korporasi yang harus mencari pendanaan sendiri melalui komersialisasi riset dan layanan pendidikan. Mahasiswa tidak lagi dilihat sebagai pencari kebenaran, melainkan sebagai "konsumen" atau "investor" bagi masa depan ekonomi mereka sendiri. Hal ini memperkuat dominasi rasionalitas instrumental di mana ilmu pengetahuan hanya dihargai jika memiliki nilai pasar yang tinggi, sementara ilmu kemanusiaan yang kritis semakin terpinggirkan.

Alienasi dan Kelelahan Guru: Sisi Gelap Transformasi Digital

Kegagalan cara melihat manusia dalam pendidikan Indonesia berdampak paling parah pada guru sebagai ujung tombak pembelajaran. Dalam sistem yang terobsesi pada data dan pengawasan digital, guru mengalami proses alienasi di mana mereka kehilangan kendali atas proses kreatif mengajar mereka sendiri.

Penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang masif telah menciptakan beban administratif baru yang dibungkus dalam narasi "digitalisasi". Fenomena "limitless intensification" (intensifikasi tanpa batas) membuat guru merasa harus selalu siaga merespons notifikasi dan tugas di platform, yang pada akhirnya menggerus waktu istirahat dan refleksi pribadi mereka. Kegagalan sistem untuk melihat guru sebagai profesional yang berdaulat telah mengubah mereka menjadi "buruh kognitif" yang terjebak dalam rutinitas pengumpulan poin dan pengunggahan aksi nyata yang bersifat performatif.

Keadaan ini diperparah oleh hilangnya interaksi dialogis yang bermakna antara guru dan murid akibat tekanan administratif tersebut. Sebagaimana dicatat pasca-pandemi, interaksi yang bersifat teknis (seperti dalam kelas virtual atau pengisian platform) sering kali lebih diutamakan daripada pembangunan dialog yang mampu memicu kesadaran kritis siswa. Ini adalah kegagalan cara melihat: ketika sistem lebih peduli pada "jejak digital" guru daripada kehadiran ontologisnya di dalam kelas bersama siswa.

Kegagalan Melihat Realitas Sosial: Kasus Ketidakjujuran Akademik

Kegagalan pendidikan untuk menanamkan etika pengetahuan juga terlihat dari maraknya ketidakjujuran akademik di berbagai level. Dalam masyarakat di mana gelar dan ijazah menjadi modal simbolik yang sangat menentukan posisi sosial (seperti dalam perspektif Bourdieu), tekanan untuk memperoleh kredensial tersebut secara instan menjadi sangat kuat.

Birokrasi pendidikan Indonesia yang cenderung formalistik dan kaku menciptakan insentif bagi praktik kecurangan. Ketika standar keberhasilan ditetapkan secara top-down dan seragam, tanpa mempertimbangkan perbedaan modal budaya dan ekonomi antar daerah, maka aktor pendidikan (baik siswa, guru, maupun dosen) sering kali terpaksa melakukan jalan pintas demi memenuhi standar tersebut. Kegagalan cara melihat keberhasilan sebagai proses integritas telah menciptakan budaya "asal bapak senang" di dunia pendidikan, di mana tampilan luar keberhasilan lebih dipuja daripada kejujuran intelektual.

Kesimpulan: Transformasi Menuju Pedagogi Melihat yang Membebaskan

Kegagalan pendidikan di Indonesia bukanlah masalah teknis yang bisa diselesaikan hanya dengan mengganti kurikulum atau menambah platform digital. Ia adalah kegagalan cara melihat manusia, pengetahuan, dan realitas sosial. Selama pendidikan masih dipandang sebagai instrumen pendisiplinan (Foucault) dan arena reproduksi ketimpangan (Bourdieu), maka cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa akan selalu terhambat oleh struktur kekuasaan yang menindas.

Transformasi pendidikan nasional memerlukan keberanian untuk mengubah "kacamata" kebijakan:
1. Dari Pengawasan ke Kepercayaan: Menghentikan praktik pengawasan panoptikon melalui platform digital dan memberikan kembali otonomi pedagogis sejati kepada guru untuk berinovasi sesuai konteks lokal mereka.
2. Dari Reproduksi ke Transformasi: Meninjau kembali seluruh kurikulum dan media ajar untuk membongkar kekerasan simbolik dan memastikan setiap siswa, terlepas dari modal budayanya, memiliki akses yang adil terhadap pengetahuan yang relevan dengan hidupnya.
3. Dari Literasi Teknis ke Literasi Kritis: Melampaui target skor PISA dan AKM dengan memfokuskan pendidikan pada pengembangan kemampuan siswa untuk "melihat" dan menganalisis dunia secara kritis, etis, dan merdeka.
4. Melawan Komersialisasi Pengetahuan: Menjaga agar institusi pendidikan tidak sepenuhnya tunduk pada logika kapitalisme kognitif yang mereduksi manusia menjadi sekadar modal ekonomi.

Hanya dengan "melihat" kembali manusia sebagai subjek yang utuh dan pengetahuan sebagai proses pembebasan, pendidikan Indonesia dapat keluar dari labirin kegagalannya dan benar-benar menjadi wahana bagi terwujudnya kemerdekaan yang sejati bagi seluruh rakyatnya.

Referensi:

Analisis kritis kebijakan kurikulum antara KBK, KTSP, dan K-13. (n.d.). Jurnal Ilmiah Iqra. Retrieved January 10, 2026, from https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JII/article/download/889/684

Antara KBK, KTSP, K13 dan Kurikulum Merdeka. (n.d.). E-Journal UIN Malang. Retrieved January 10, 2026, from https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/alrosikhuun/article/download/21603/pdf

Bab II habitus, kapital, dan ranah: Pierre Bourdieu. (n.d.). Digilib UIN Sunan Ampel. Retrieved January 10, 2026, from http://digilib.uinsa.ac.id/2559/3/Bab%202.pdf

Bourdieu dan kuasa simbolik pendidikan. (n.d.). LSF Cogito. Retrieved January 10, 2026, from https://lsfcogito.org/bourdieu-dan-kuasa-simbolik-pendidikan/

Dampak program penguatan literasi pada hasil Asesmen Kompetensi Minimum di sekolah dasar. (n.d.). Jurnal Basicedu. Retrieved January 10, 2026, from https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/download/6907/3174/24362

Extended abstract. (2024). Article 33 Indonesia. Retrieved January 10, 2026, from https://www.article33.or.id/wp-content/uploads/2024/07/BK-202403-12-Extended-Abstract-FELT-2023.pdf

Karakteristik kurikulum KBK, KTSP, K13, dan Kurikulum Merdeka Belajar pada tingkat SMP dan sederajat. (n.d.). PUJIA Unismuh Makassar. Retrieved January 10, 2026, from https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul/article/view/15705/7384

Kekerasan simbolik dalam sistem pendidikan. (n.d.). IKIP Widya Dharma Surabaya. Retrieved January 10, 2026, from https://ikipwidyadarmasurabaya.ac.id/wp-content/uploads/2020/01/414-putri.pdf

Kekerasan simbolik dalam wacana interaksi kelas. (2022). IAIN Manado Repository. Retrieved January 10, 2026, from https://repository.iain-manado.ac.id/1970/1/Buku%20Kekerasan%20Simbolik%20dalam%20Wacana%20Interaksi%20Kelas_Ardianto%202022.pdf

Ketidakadilan gender sejak dari bahan ajar kurikulum. (n.d.). Jawa Pos. Retrieved January 10, 2026, from https://www.jawapos.com/buku/015594153/ketidakadilan-gender-sejak-dari-bahan-ajar-kurikulum

Konten untuk kelas 11 dan kelas 12. (2022). Scribd. Retrieved January 10, 2026, from https://id.scribd.com/document/970124393/Konten-untuk-Kelas-11-dan-Kelas-12-2022

Konstruksi visual dalam desain iklan “History of Tolak Angin.” (n.d.). Digilib ISI. Retrieved January 10, 2026, from http://digilib.isi.ac.id/5816/1/BAB%20I.pdf

Literasi bacaan guna meningkatkan kompetensi peserta didik sekolah dasar. (n.d.). E-Journal Unira Malang. Retrieved January 10, 2026, from https://ejournal.uniramalang.ac.id/tipiswiring/article/download/3951/2753/26623

Merdeka belajar, merdeka mengajar. (2021). Repositori UIN Alauddin Makassar. Retrieved January 10, 2026, from http://repositori.uin-alauddin.ac.id/19804/1/2021_Book%20Chapter-Merdeka%20Belajar%20Merdeka%20Mengajar.pdf

Neoliberalisasi pendidikan tinggi, restrukturalisasi institusi dan perlawanan gerakan mahasiswa kini. (2021). ResearchGate. Retrieved January 10, 2026, from https://www.researchgate.net/publication/353730608

OECD. (2023). PISA 2022 results (Vol. I & II): Country notes – Indonesia. Retrieved January 10, 2026, from https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i-and-ii-country-notes_ed6fbcc5-en/indonesia_c2e1ae0e-en.html

One time, one place? Richard Wright and Eudora Welty’s shared visual politics in the Depression Era. (n.d.). University of Mississippi. Retrieved January 10, 2026, from https://egrove.olemiss.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1054&context=etd

Otonomi PTN-BH dalam pemikiran pendidikan kritis Henry Giroux. (n.d.). ResearchGate. Retrieved January 10, 2026, from https://www.researchgate.net/publication/385048944

Politik kontrol kinerja dan respons guru sekolah dasar. (n.d.). E-Journal UMM. Retrieved January 10, 2026, from https://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/download/33120/15781

Praktik kekuasaan dalam wacana pedagogi daring di pendidikan tinggi. (2024). Asia Pacific Journal of Educators and Education. Retrieved January 10, 2026, from http://apjee.usm.my/APJEE_39_1_2024/apjee3912024_9.pdf

Refleksi hasil PISA dan TIMSS di Indonesia. (n.d.). Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar. Retrieved January 10, 2026, from https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/24505

Reproduksi kekuasaan melalui kekerasan simbolik dalam sistem pendidikan. (n.d.). ResearchGate. Retrieved January 10, 2026, from https://www.researchgate.net/publication/379784185

Seeing like a clinic. (n.d.). Osgoode Digital Commons. Retrieved January 10, 2026, from https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=3737&context=ohlj

Smith, A. A. (n.d.). Seeing like a clinic. Osgoode Hall Law Journal. Retrieved January 10, 2026, from https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol59/iss1/3/

Taking “school” home in the COVID-19 era: A Foucauldian analysis. (n.d.). ResearchGate. Retrieved January 10, 2026, from https://www.researchgate.net/publication/360715816

Teori kritis Habermas dan kebijakan Merdeka Belajar. (n.d.). E-Journal Undiksha. Retrieved January 10, 2026, from https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/download/34771/19366/93110

Telaah kurikulum sekolah tahun 2006 hingga Kurikulum Merdeka. (n.d.). Khatulistiwa. Retrieved January 10, 2026, from https://researchhub.id/index.php/Khatulistiwa/article/download/5995/3402/18385

The disciplinary power of predictive algorithms: A Foucauldian perspective. (n.d.). ResearchGate. Retrieved January 10, 2026, from https://www.researchgate.net/publication/334637149

The emperor’s new clothes: Academic dishonesty in government. (n.d.). ResearchGate. Retrieved January 10, 2026, from https://www.researchgate.net/publication/395865111

The emperor’s new clothes: Academic dishonesty in government. (n.d.). Kejaksaan RI. Retrieved January 10, 2026, from https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/download/75/49

Trilla, J. (n.d.). Pendidikan nonformal. Scribd. Retrieved January 10, 2026, from https://id.scribd.com/document/912515418