Krisis Hegemoni Jokowi: Isu Ijazah Palsu dan Demo Anarkis 2025 dalam Perspektif Antonio Gramsci

Table of Contents

1. Pendahuluan

Sepuluh tahun kekuasaan Presiden Joko Widodo (2014–2024) telah meninggalkan jejak mendalam dalam politik Indonesia. Dari seorang pemimpin dengan citra sederhana, merakyat, dan dianggap lahir dari rahim demokrasi, Jokowi bertransformasi menjadi figur yang menguasai hampir seluruh arena politik nasional. Melalui pembangunan infrastruktur masif, pengendalian partai politik, dan konsolidasi elite, Jokowi menampilkan dirinya sebagai representasi stabilitas di tengah gejolak politik pasca-Reformasi.

Namun, seperti halnya rezim lain dalam sejarah, kekuasaan yang berakar pada konsensus sekaligus dominasi menghadapi ujian. Pada 2022–2024, sejumlah isu delegitimasi mulai menyeruak. Salah satu yang paling menonjol adalah tuduhan ijazah palsu yang diarahkan kepada Presiden Jokowi. Walaupun pemerintah berkali-kali menolak tuduhan itu, isu tersebut berulang kali mencuat di media sosial, forum publik, bahkan ke ranah hukum.

Krisis semakin nyata ketika isu simbolik itu memicu demonstrasi anarkis pada Agustus 2025, tidak lama setelah masa jabatan Jokowi berakhir. Aksi massa yang melibatkan buruh, pengemudi ojek online (ojol), dan mahasiswa bukan hanya menyoal isu legalitas, melainkan juga menyuarakan kemarahan sosial terhadap kondisi ekonomi-politik pasca dua periode kepemimpinan Jokowi.

Dalam Prison Notebooks, Gramsci menulis: “Hegemoni bukanlah dominasi semata, melainkan kepemimpinan intelektual dan moral yang membuat kelas penguasa memperoleh persetujuan aktif dari masyarakat luas.” (Prison Notebooks, Quaderni, 1929–1935). Dalam perspektif Antonio Gramsci, dinamika ini dapat dibaca sebagai bentuk krisis hegemoni: retaknya konsensus politik yang sebelumnya menopang legitimasi rezim. 

Baca Juga: Analisis Buku Prison Notebooks Karya Antonio Gramsci: Uraian Lengkap dan Pemikiran Kritis 

Pernyataan ini menunjukkan bahwa krisis legitimasi bukan sekadar soal hukum, tetapi terkait pada rapuhnya persetujuan moral masyarakat terhadap pemimpin. Artikel ini berusaha menguraikan proses itu melalui analisis mendalam, dengan memanfaatkan konsep-konsep utama Gramsci dalam Prison Notebooks: hegemoni, perang posisi, perang manuver, serta peran intelektual organik.

2. Kerangka Teori

2.1 Hegemoni Gramsci

Menurut Antonio Gramsci, kekuasaan tidak hanya bertumpu pada dominasi koersif (polisi, militer, hukum), tetapi juga pada hegemoni, yaitu kemampuan membangun konsensus melalui ideologi, budaya, dan wacana. Rezim yang hegemonik bukan hanya memerintah dengan kekuatan, tetapi juga mendapatkan persetujuan rakyat melalui narasi moral, nasionalisme, dan legitimasi simbolik.

2.2 Perang Posisi vs Perang Manuver

Gramsci menegaskan:
“Dalam masyarakat modern, perang posisi lebih menentukan daripada perang manuver. Ia berlangsung di ranah ideologi, media, sekolah, dan kebudayaan, sebelum akhirnya terwujud dalam politik praktis.”
(Prison Notebooks, Q.13 §17).
• Perang posisi adalah pertarungan ideologis jangka panjang melalui media, sekolah, intelektual, dan budaya.
• Perang manuver adalah serangan langsung melalui mobilisasi massa, aksi jalanan, atau bahkan revolusi.

Artinya, sebelum terjadi demonstrasi besar, selalu ada perang wacana di ruang sipil. Isu ijazah palsu adalah contoh perang posisi, sedangkan demonstrasi anarkis Agustus 2025 adalah pergeseran menuju perang manuver. 

2.3 Intelektual Organik

“Setiap kelompok sosial menciptakan para intelektual organiknya sendiri, yang memberi bentuk dan arah bagi kesadaran massa.” (Prison Notebooks, Q.12 §1).

Gramsci menekankan peran intelektual organik—mereka yang memproduksi dan menyebarkan wacana yang mendukung atau menentang rezim. Dalam konteks Indonesia, oposisi melahirkan intelektual organik berupa aktivis, akademisi kritis, dan influencer yang menyebarkan narasi delegitimasi. Sebaliknya, rezim menurunkan intelektual organik berupa media pro-pemerintah dan buzzer digital.

3. Metode Analisis

Artikel ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis untuk menelaah isu ijazah palsu dan analisis sosiologi politik untuk membaca demonstrasi anarkis Agustus 2025. Pisau analisis Gramsci digunakan untuk menafsirkan dinamika konsensus, represi, dan pertarungan legitimasi. Data diperoleh dari laporan media, publikasi akademik, serta pengamatan fenomena sosial-politik Indonesia.

4. Hegemoni Kekuasaan Jokowi (2014–2024)

Pada awalnya, Jokowi hadir sebagai simbol politik alternatif pasca-era SBY. Jokowi membangun hegemoni dengan citra sederhana, program populis, pembangunan program infrastruktur, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, serta pembangunan jalan tol, Ia membangun narasi sebagai bapak pembangunan yang dianggap sebagai pemimpin moral dan intelektual yang mampu menggerakkan rakyat.

Citra “pemimpin rakyat kecil” yang berasal dari Solo dan bukan bagian dari elite politik lama memberikan daya tarik besar. Di sisi lain, Jokowi juga mengonsolidasikan kekuasaan politik. Hampir seluruh partai besar akhirnya merapat ke koalisi pemerintah. Bahkan oposisi yang tersisa seringkali mengalami marginalisasi politik. Media mainstream banyak yang pro-pemerintah, baik karena tekanan maupun kepentingan ekonomi.

Namun, dalam periode kedua, muncul sejumlah retakan hegemonik. Hegemoni yang dulu kuat berubah menjadi rapuh. Konsentrasi kekuasaan, Isu pelemahan demokrasi, pelemahan KPK, kriminalisasi aktivis, serta meningkatnya ketergantungan pada oligarki ekonomi membuat kepercayaan publik tergerus. Di titik inilah muncul celah bagi oposisi untuk mengangkat isu simbolik seperti ijazah palsu.

5. Isu Ijazah Palsu sebagai Delegitimasi Simbolik

Isu ijazah palsu berfungsi sebagai senjata simbolik. Narasinya sederhana: seorang pemimpin dengan ijazah palsu berarti tidak sah dan tidak bermoral. Dalam kerangka Gramsci, ini adalah perang posisi, yaitu serangan ideologis terhadap basis legitimasi moral rezim. Oposisi menggunakan arena masyarakat sipil untuk menyerang rezim, bukan dengan senjata, melainkan dengan simbol.

Isu ijazah palsu pertama kali mencuat melalui media sosial dan diperkuat oleh kelompok oposisi. Narasinya sederhana namun efektif: seorang presiden yang ijazahnya palsu berarti kekuasaannya tidak sah, penuh manipulasi, dan menipu rakyat. Bagi pendukung Jokowi, isu ini dianggap fitnah dan hoaks. Namun, dalam politik simbolik, kebenaran objektif seringkali tidak sepenting resonansi narasi. Fakta bahwa isu ini terus berulang membuktikan bahwa ada ruang kosong dalam legitimasi Jokowi.

6. Demonstrasi Anarkis Agustus 2025

Puncak krisis terjadi pada Agustus 2025, setelah Jokowi lengser, tetapi warisan politiknya masih kuat. Demonstrasi besar yang dipicu oleh isu ijazah palsu berubah menjadi aksi anarkis.
• Aktor: buruh, ojol, mahasiswa.
• Motivasi: krisis ekonomi, pengangguran, ketidakpercayaan pada elite, dan simbol ketidakjujuran pemerintah lama.
• Bentuk aksi: protes jalanan, bentrokan dengan aparat, perusakan fasilitas publik.

Dalam kacamata Gramsci, ini adalah transisi dari perang posisi → perang manuver. Narasi simbolik yang dibangun oposisi menemukan ekspresinya dalam gerakan massa.

7. Arena Pertarungan Hegemoni

1. Negara & Aparat

• Menjawab aksi dengan represi (polisi, TNI, penangkapan).
• Dominasi koersif semakin kuat, tanda krisis hegemonik.

2. Institusi Formal (DPR, Peradilan, Polri)

• Diharapkan menjadi penengah, tetapi justru dipersepsikan berpihak.
• Legitimasi institusi formal ikut terkikis.

3. Media & Akademisi

• Media oposisi memperkuat narasi delegitimasi.
• Media pro-pemerintah berusaha membendung.
• Akademisi terbelah: sebagian membela rezim, sebagian kritis.

4. Masyarakat Sipil

• Menjadi ruang artikulasi perlawanan simbolik.
• Aksi massa membuktikan bahwa ruang sipil masih dinamis meski ada represi.

8. Dampak Terhadap Kondisi Indonesia

1. Politik

• Polarisasi makin tajam: pro-rezim vs anti-rezim.
• Krisis legitimasi pemerintahan baru karena warisan konflik.

2. Ekonomi

• Demonstrasi menimbulkan ketidakpastian.
• Investor ragu, kurs rupiah tertekan, inflasi meningkat.

3. Sosial

• Distrust publik terhadap negara meningkat.
• Fragmentasi kelas menengah, sebagian merasa dikhianati janji reformasi.

4. Jangka Panjang

• Rezim pasca-Jokowi mewarisi krisis hegemonik.
• Potensi instabilitas politik berlanjut jika konsensus baru tidak segera dibangun.

9. Diskusi: Krisis Hegemoni dalam Perspektif Gramsci

Gramsci menulis tentang krisis organik:
“Krisis besar terjadi ketika yang lama tidak lagi mampu memimpin, dan yang baru belum mampu lahir. Dalam kekosongan itu, gejala patologis bermunculan.” (Prison Notebooks, Q.3 §34).

Demonstrasi 2025 mencerminkan kondisi ini. Jokowi sudah lengser, namun pemerintahan baru belum sanggup membangun legitimasi baru. Akibatnya, terjadi kekacauan politik, ekonomi, dan sosial. Indonesia terjebak dalam krisis organik, di mana dominasi koersif menggantikan konsensus. 

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa hegemoni tidak bersifat permanen. Selama 2014–2019, Jokowi berhasil membangun konsensus hegemonik. Namun, pada 2019–2024, konsensus itu mulai retak. Isu ijazah palsu adalah “bom waktu” simbolik yang dimanfaatkan oposisi. Demonstrasi 2025 adalah bukti bahwa ketika konsensus gagal dipertahankan, rezim bergeser ke dominasi koersif.

10. Kesimpulan

Isu ijazah palsu dan demonstrasi anarkis Agustus 2025 adalah manifestasi nyata dari krisis hegemoni. Pada awalnya, Jokowi memerintah dengan konsensus moral, tetapi seiring waktu legitimasi itu runtuh.
• Isu simbolik (ijazah palsu) menggerogoti legitimasi moral.
• Aksi massa (demonstrasi 2025) memperlihatkan pergeseran ke perang manuver.
• Represi negara menggantikan konsensus.
• Indonesia memasuki krisis organik yang bisa berlanjut jika tidak dikelola dengan konsensus baru.

Untuk mengatasi krisis ini, diperlukan:
1. Transparansi pemerintahan.
2. Penguatan rule of law.
3. Partisipasi masyarakat sipil.
4. Peran intelektual organik dalam membangun narasi baru yang lebih inklusif.

 📚 Referensi 

• Abdul, H. (2020). Demokrasi dan oligarki di Indonesia: Politik pasca reformasi. Jakarta: LP3ES.

• Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia: State and society in transition. Singapore: ISEAS Publishing.

• Aspinall, E., Fossati, D., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2020). Soeharto’s new order and its legacies: Essays in honour of Harold Crouch. Singapore: ANU Press.

• BBC News Indonesia. (2022, October 12). Kasus ijazah palsu Presiden Jokowi: Analisis dampak politik dan hukum. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia

• CNN Indonesia. (2022, October 14). Mahkamah Agung tolak gugatan ijazah Jokowi, isu kembali mencuat di publik. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com

• Gramsci, A. (1971). Selections from the prison notebooks (Q. Hoare & G. N. Smith, Eds. & Trans.). New York: International Publishers.

• Gramsci, A. (1992). Prison notebooks (Vols. 1–3). New York: Columbia University Press.

• Hadiz, V. R. (2017). Indonesia’s oligarchy and democracy in the 21st century. Journal of Contemporary Asia, 47(1), 1–27. https://doi.org/10.1080/00472336.2016.1208780

• Kompas.com. (2025, August 3). Demo anarkis pecah di Jakarta terkait isu ijazah Jokowi, polisi terlibat bentrok dengan massa. Kompas.com. https://www.kompas.com

• Mietzner, M. (2015). Reinventing Asian populism: Jokowi’s rise, democracy, and political contestation in Indonesia. Policy Studies, 72, 1–39. Honolulu: East-West Center.

• Pepinsky, T. B. (2019). Patronage and political stability in Indonesia. Journal of East Asian Studies, 19(3), 353–378. https://doi.org/10.1017/jea.2019.22

• Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets. London: RoutledgeCurzon.

• Sosiologi79. (2025, September 23). Analisis buku Prison Notebooks karya Antonio Gramsci. Sosiologi79. https://www.sosiologi79.com

• Suryadinata, L. (2018). Indonesia’s foreign policy under Jokowi: Continuity and change. Singapore: ISEAS Publishing.

• Tempo.co. (2025, August 4). Demonstrasi Agustus 2025: Buruh, ojol, dan mahasiswa bersatu tuntut transparansi ijazah Jokowi. Tempo.co. https://www.tempo.co

• The Jakarta Post. (2025, August 5). Violent protests erupt over Jokowi diploma controversy. The Jakarta Post. https://www.thejakartapost.com