Sunk Cost Fallacy pada Program MBG: Studi Inefisiensi Anggaran dan Potensi Moral Hazard di Indonesia
Namun, kompleksitas operasional dan besaran fiskal yang dialokasikan—diproyeksikan mencapai Rp 335 triliun hingga Rp 339 triliun pada tahun 2026—menuntut analisis mendalam dari perspektif ekonomi publik, sosiologi, dan kebijakan publik untuk mengidentifikasi risiko inefisiensi, bias psikologi kebijakan, serta potensi degradasi tatakelola melalui moral hazard.
Arsitektur Fiskal dan Dinamika Ekonomi Publik dalam Implementasi MBG
Kebijakan MBG merupakan instrumen fiskal ekspansif yang sangat signifikan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun pertama implementasi penuh (2025), pemerintah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun, yang kemudian direncanakan mengalami eskalasi tajam untuk mencapai cakupan nasional penuh. Penyerapan anggaran ini tidak berdiri sendiri, melainkan menarik sumber daya dari sektor-sektor krusial lainnya melalui mekanisme realokasi.
Struktur Pendanaan dan Risiko Keberlanjutan Fiskal
Analisis terhadap sumber pendanaan MBG menunjukkan adanya ketergantungan yang kuat pada pemanfaatan anggaran pendidikan dan kesehatan. Sebanyak 80% dari total anggaran MBG bersumber dari anggaran pendidikan, sementara 20% sisanya diambil dari anggaran kesehatan. Realokasi ini menciptakan dilema dalam ekonomi publik, terutama mengingat sektor pendidikan masih menghadapi tantangan infrastruktur dasar yang sangat berat. Sebagai perbandingan, di tengah pengalokasian dana ratusan triliun untuk MBG, anggaran untuk renovasi 22.000 sekolah yang rusak hanya dialokasikan sebesar Rp 20 triliun. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam prioritas belanja modal manusia, di mana intervensi gizi jangka pendek lebih diutamakan daripada perbaikan fasilitas pendidikan fundamental.
Data real-time menunjukkan laju pengeluaran yang sangat masif, di mana pada tahun 2026 diperkirakan pengeluaran per hari mencapai Rp 327,1 miliar, atau sekitar Rp 3,79 juta setiap detiknya. Besaran ini memicu kekhawatiran dari lembaga pemantau fiskal mengenai risiko pelebaran defisit anggaran yang berpotensi melampaui batas konstitusional 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ketegangan antara pemenuhan janji kampanye dan disiplin fiskal menjadi inti dari perdebatan ekonomi publik saat ini.
Tabel 1: Profil Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (2025-2026)
Inefisiensi Alokasi dan Perbandingan Biaya Internasional
Efisiensi program MBG dapat dinilai dengan membandingkan biaya unit per porsi (unit cost) terhadap output gizi yang dihasilkan serta perbandingan dengan negara-negara peer. Biaya unit di Indonesia ditetapkan rata-rata Rp 15.000 per porsi, yang mencakup Rp 10.000 untuk bahan pangan, Rp 3.000 untuk biaya operasional, dan Rp 2.000 untuk jasa mitra penyedia. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa komponen operasional dan sewa seringkali memotong porsi anggaran bahan pangan, sehingga kualitas nutrisi yang sampai ke penerima manfaat berada di bawah standar minimal yang diharapkan.
Dalam perbandingan internasional, biaya unit Indonesia tergolong tinggi jika dibandingkan dengan Brasil yang hanya memerlukan sekitar Rp 4.400 per porsi melalui program PNAE, atau India dengan program Midday Meal yang melayani 118 juta anak dengan biaya jauh lebih efisien. Tingginya biaya di Indonesia tidak semata-mata mencerminkan kualitas bahan pangan, melainkan juga inefisiensi dalam rantai pasok dan beban birokrasi yang ditanggung oleh sistem Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Perspektif Sosiologis: Neopatrimonialisme dan Patronase Lokal
Implementasi MBG tidak terjadi dalam ruang hampa politik, melainkan bersinggungan dengan struktur kekuasaan yang telah lama ada di Indonesia. Secara sosiologis, program ini menunjukkan tanda-tanda kuat dari model "Neopatrimonial Governance Loop," di mana kekuasaan birokrasi digunakan untuk mendistribusikan sumber daya kepada jaringan patronase politik dengan mengatasnamakan kesejahteraan publik.
Risiko Penangkapan Lokal (Local Capture) dalam SPPG
Pembangunan infrastruktur dapur pusat melalui unit SPPG menciptakan arena baru bagi perburuan rente (rent-seeking). Penunjukan vendor katering dan pemasok bahan baku di tingkat lokal seringkali tidak didasarkan pada prinsip meritokrasi atau sertifikasi keamanan pangan yang ketat, melainkan pada afiliasi politik dengan tokoh-tokoh lokal atau kelompok relawan politik. Hal ini menciptakan fenomena "Strategic Ignorance," di mana otoritas negara seolah-olah menutup mata terhadap ketidakterampilan atau rendahnya standar vendor asalkan distribusi patronase tetap berjalan untuk menjaga loyalitas faksi politik.
Keterlibatan PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana percepatan pembangunan fasilitas fisik Koperasi Desa/Kelurahan (KDK) Merah Putih menambah lapisan kompleksitas. PT Agrinas, yang bertransformasi dari entitas jasa konsultan teknik menjadi pemain utama di sektor pangan, bertugas mengelola pembangunan ribuan gerai dan gudang dengan dukungan teknis dari militer. Meskipun diklaim sebagai langkah efisiensi, integrasi militer dalam rantai pasok pangan sipil menimbulkan pertanyaan mengenai netralitas layanan publik dan potensi konflik kepentingan dalam pengadaan lahan desa.
Tabel 2: Analisis Risiko Aktor dalam Ekosistem MBG
Analisis Kebijakan Publik: Defisit Tatakelola dan Korupsi Struktural
Dari sisi kebijakan publik, Program MBG diluncurkan di tengah kekosongan regulasi yang memadai (regulatory vacuum) pada fase awal pelaksanaannya. Meskipun program secara de facto dimulai sejak Januari 2025, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG baru ditetapkan pada 17 November 2025. Keterlambatan ini menyebabkan program dijalankan hanya berdasarkan petunjuk teknis internal yang terus berubah-ubah (mengalami revisi hingga tiga kali dalam waktu singkat), yang mengaburkan mandat koordinasi lintas sektor dan tanggung jawab hukum.
Temuan Krisis Tatakelola oleh KPK dan Lembaga Pengawas
Kajian mendalam dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2026 mengungkapkan delapan masalah fundamental dalam tatakelola MBG. Salah satu temuan krusial adalah penggunaan mekanisme bantuan pemerintah (Banper) yang dianggap sangat berisiko karena menciptakan rantai birokrasi yang panjang dan rentan terhadap pemotongan biaya di setiap tingkatan. Akibatnya, anggaran yang seharusnya untuk nutrisi anak-anak terserap untuk biaya operasional dan sewa fasilitas yang tidak transparan.
Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mengidentifikasi risiko korupsi sistemik dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Banyak aktivitas pengadaan di SPPG dilakukan tanpa dokumentasi terbuka dan sistem pengawasan berbasis data yang kuat. Hal ini memicu praktik mark-up harga bahan pangan dan penggunaan bahan berkualitas rendah yang secara langsung mengancam keselamatan penerima manfaat. Erosi kualitas ini terbukti dengan laporan lebih dari 15.117 kasus keracunan makanan hingga akhir 2025, yang mencerminkan lemahnya pengawasan standar higiene dan sanitasi oleh BPOM dan Dinas Kesehatan.
Inefisiensi Anggaran dan Pemborosan Dana Publik
Potensi kerugian keuangan negara dalam program ini ditaksir mencapai Rp 1,8 miliar per tahun di setiap unit SPPG akibat inefisiensi manajemen logistik dan ketidaktepatan sasaran. Masalah akurasi data penerima manfaat (inclusion and exclusion errors) tetap menjadi elemen utama yang belum terselesaikan sepenuhnya. Program ini melayani semua anak tanpa melakukan prioritas berdasarkan tingkat ekonomi keluarga, sehingga dana publik terserap juga oleh kelompok yang sebenarnya mampu secara finansial. Hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi publik mengenai redistribusi kekayaan yang berkeadilan, di mana dana terbatas seharusnya difokuskan pada populasi paling rentan untuk memaksimalkan dampak penurunan stunting.
Indikasi Sunk Cost Fallacy dalam Keberlanjutan Program
Fenomena sunk cost fallacy dalam kebijakan MBG terlihat pada kecenderungan pemerintah untuk terus meningkatkan komitmen fiskal meskipun terdapat bukti-bukti kegagalan operasional dan ancaman kesehatan yang masif. Secara psikologis dan politik, investasi besar yang telah tertanam dalam pembangunan ribuan dapur SPPG serta rekrutmen lebih dari 600.000 tenaga kerja menciptakan rasa enggan bagi pembuat kebijakan untuk menghentikan atau mengevaluasi ulang program secara radikal.
Insulasi Diskursif dan Klaim Keberhasilan Semu
Pemerintah menggunakan narasi moralistik seperti "menyelamatkan gizi anak bangsa" sebagai "Discursive Insulation" untuk mendelegitimasi kritik teknokratis. Klaim Presiden mengenai tingkat keberhasilan program sebesar 99,99% dipandang sebagai pembenaran publik yang menyesatkan, karena indikator tersebut hanya mengukur jumlah porsi yang terdistribusi (output), bukan kualitas nutrisi yang terserap atau peningkatan status kesehatan (outcome).
Keinginan untuk mencapai target simbolis (symbolic output) di atas kesiapan institusional mendorong percepatan implementasi yang mengabaikan standar keamanan. Ketika terjadi ribuan kasus keracunan makanan, respon kebijakan lebih cenderung pada "pembersihan" citra melalui media daripada reformasi sistemik pada rantai pasok. Strategi ini mencerminkan bias kognitif di mana pemerintah terjebak dalam biaya yang sudah dikeluarkan (sunk costs) dan merasa harus terus maju untuk menjaga legitimasi politik, meskipun risiko kegagalan sistemik terus meningkat.
Tabel 3: Perbandingan Target vs Realisasi Implementasi Semester I 2025
Moral Hazard dan Degradasi Integritas Layanan Publik
Moral hazard dalam implementasi MBG muncul dari asimetri informasi antara pemerintah pusat sebagai penyandang dana dan vendor lokal sebagai pelaksana. Tanpa pengawasan yang ketat, vendor memiliki insentif untuk mengurangi kualitas bahan makanan—seperti mengganti protein hewani berkualitas dengan produk olahan murah atau mengurangi porsi sayuran—demi meningkatkan margin keuntungan mereka.
Erosi Peran Sekolah dan Guru
Implementasi MBG juga memicu moral hazard di lingkungan pendidikan. Guru-guru, yang seharusnya fokus pada instruksi akademik, kini dibebani tugas tambahan sebagai pengawas distribusi makanan dan pemeriksa kelaikan gizi tanpa kompetensi sanitasi yang memadai. Hal ini menciptakan risiko pergeseran tanggung jawab hukum; jika terjadi kasus keracunan di sekolah, pihak sekolah seringkali menjadi "bumper" atau penanggung jawab utama, sementara vendor penyedia yang sebenarnya melanggar SOP seringkali terhindar dari sanksi berat karena perlindungan patronase politik.
Selain itu, keberadaan program MBG yang tersentralisasi mulai mematikan ekosistem kantin sekolah dan pedagang kecil di sekitar lingkungan pendidikan. Meskipun program diklaim akan memberdayakan UMKM, dalam praktiknya penyeragaman menu dan syarat administratif SPPG yang rumit justru lebih menguntungkan vendor besar atau koperasi yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Pemindahan peran dari pasar lokal yang organik ke sistem kontrak pemerintah yang kaku merupakan bentuk inefisiensi ekonomi yang dapat merusak ketahanan ekonomi masyarakat sekolah dalam jangka panjang.
Studi Kasus Regional: Krisis di Banten dan Jawa Barat
Kegagalan operasional yang dipicu oleh inefisiensi dan pengawasan yang lemah terlihat nyata di beberapa provinsi. Di Banten, BGN terpaksa menangguhkan (suspend) operasional 20 SPPG karena ditemukan pelanggaran berat terhadap standar operasional prosedur (SOP). Dapur-dapur tersebut tidak memiliki fasilitas sanitasi yang layak, ketiadaan sistem pengolahan limbah (IPAL), dan menyajikan menu yang tidak bergizi serta memiliki rasa yang buruk. Kejadian ini menunjukkan bahwa bahkan dengan pengawasan formal, tekanan untuk mencapai target kuantitas seringkali mengalahkan kualitas dasar keamanan pangan.
Di Kabupaten Bandung Barat, kasus keracunan massal yang melibatkan ribuan siswa menjadi bukti nyata kegagalan koordinasi lintas sektor. Lemahnya mekanisme pemantauan kualitas bahan baku dari pemasok dan kurangnya fasilitas penyimpanan makanan (cold chain) yang memadai di sekolah-sekolah pedesaan menjadi penyebab utama. Kegagalan ini diperburuk oleh respon birokrasi yang lambat, di mana rekomendasi dari Dinas Kesehatan seringkali diabaikan oleh unit pelaksana SPPG yang merasa memiliki otonomi khusus di bawah koordinasi langsung pemerintah pusat.
Sintesis Ekonomi Politik: Antara Investasi SDM dan Pemborosan Fiskal
Analisis interdisipliner terhadap Program MBG menunjukkan adanya tegangan yang belum terselesaikan antara visi luhur investasi modal manusia dan realitas korupsi struktural serta inefisiensi anggaran. Program ini menunjukkan indikasi kuat sunk cost fallacy, di mana skala fiskal yang masif dipaksakan berjalan meski fondasi regulasi dan infrastruktur pengawasan belum siap.
Tabel 4: Ringkasan Analisis Sunk Cost, Inefisiensi, dan Moral Hazard
Dampak Terhadap Target Stunting dan Pendidikan
Keberhasilan MBG dalam menurunkan angka stunting masih dipertanyakan secara ilmiah. Para ahli gizi menekankan bahwa intervensi paling krusial adalah pada 1.000 hari pertama kehidupan (ibu hamil hingga anak usia 2 tahun). Namun, MBG mengalokasikan sumber daya yang sangat besar untuk anak sekolah usia SD-SMA yang secara biologis sudah melewati jendela emas pencegahan stunting. Hal ini merupakan bentuk ketidaktepatan sasaran kebijakan (policy mistargeting) yang mengakibatkan inefisiensi anggaran yang luar biasa, di mana dana ratusan triliun mungkin tidak memberikan hasil maksimal pada indikator kesehatan jangka panjang yang diinginkan.
Secara bersamaan, realokasi anggaran pendidikan untuk MBG telah menyebabkan stagnasi dalam pembiayaan sektor pendidikan lainnya. Ketika dana pendidikan digunakan untuk "membeli makanan," porsi untuk peningkatan kualitas guru, pengembangan kurikulum, dan pemeliharaan fasilitas digital di sekolah berkurang secara proporsional. Pergeseran ini berisiko menciptakan generasi yang "kenyang" tetapi tidak memiliki keterampilan daya saing tinggi karena kualitas sistem pendidikannya yang tergradasi secara finansial.
Rekomendasi Transformasi Kebijakan dan Penguatan Tatakelola
Untuk memitigasi risiko inefisiensi, moral hazard, dan jeratan sunk cost fallacy, diperlukan reformasi total dalam desain dan implementasi Program MBG. Langkah-langkah strategis harus diambil untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat benar-benar menjadi investasi yang produktif bagi generasi mendatang.
1. Moratorium dan Audit Independen: Pemerintah perlu melakukan penghentian sementara (moratorium) terhadap perluasan wilayah program di daerah yang belum memiliki infrastruktur sanitasi memadai. Audit independen yang melibatkan BPK dan lembaga internasional perlu dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas gizi dan efisiensi biaya porsi Rp 15.000 dibandingkan dengan standar pasar lokal.
2. Desentralisasi Otoritas dan Pengawasan: Mengurangi sentralisme kekuasaan pada Badan Gizi Nasional dengan memberikan wewenang pengawasan teknis sepenuhnya kepada Dinas Kesehatan dan BPOM di tingkat daerah. Model "school-based kitchens" yang dikelola secara partisipatif oleh komite sekolah dan orang tua—seperti di Finlandia—lebih efektif untuk meminimalkan praktik rente oleh vendor besar.
3. Digitalisasi Rantai Pasok dan Transparansi: Mewajibkan seluruh SPPG untuk mempublikasikan menu harian, asal bahan pangan, dan rincian biaya porsi melalui dashboard digital yang dapat diakses publik secara real-time. Hal ini akan mengurangi asimetri informasi dan meminimalkan peluang mark-up atau penurunan kualitas oleh vendor.
4. Penajaman Fokus pada 1.000 Hari Pertama: Merestrukturisasi alokasi anggaran agar porsi terbesar diberikan kepada ibu hamil dan balita di daerah dengan prevalensi stunting tertinggi. Intervensi untuk anak usia sekolah menengah harus diposisikan sebagai dukungan edukasi, bukan prioritas utama dalam belanja gizi nasional.
5. Penegakan Hukum terhadap Konflik Kepentingan: Melarang secara tegas keterlibatan entitas bisnis yang memiliki afiliasi dengan aktor politik atau keluarga pejabat dalam rantai pasok MBG. Reformasi pada PT Agrinas Pangan Nusantara dan entitas serupa perlu dilakukan dengan menempatkan pimpinan profesional independen dan membangun organisasi berbasis merit.
Program Makan Bergizi Gratis berada pada titik nadir kredibilitasnya jika krisis keamanan pangan dan inefisiensi anggaran tidak segera diatasi. Keberhasilan program ini tidak akan diukur dari seberapa banyak porsi yang dibagikan atau seberapa besar anggaran yang habis diserap, melainkan dari kemampuannya untuk beroperasi secara bersih, efisien, dan memberikan dampak nyata pada kualitas modal manusia Indonesia tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan. Tanpa reformasi struktural, MBG berisiko menjadi monumen kegagalan kebijakan yang dipicu oleh ambisi politik yang mengabaikan kaidah-kaidah teknokratis dan integritas publik.
Sitasi:
ANTARA News. (n.d.). Enhancing future generation through free nutritious meals program. Diakses April 26, 2026, dari https://en.antaranews.com/news/336625/enhancing-future-generation-through-free-nutritious-meals-program
Asatu News. (n.d.). KPK temukan delapan masalah tata kelola program makan bergizi gratis. Diakses April 26, 2026, dari https://www.asatunews.co.id/kpk-temukan-masalah-tata-kelola-makan-bergizi-gratis
Bantenprov.go.id. (n.d.). Pemprov Banten perkuat pengawasan program makan bergizi gratis. Diakses April 26, 2026, dari https://bantenprov.go.id/berita/pemprov-banten-perkuat-pengawasan-program-makan-bergizi-gratis
Beritabanten.com. (n.d.). MBG Banten: Dapur belum layak, BGN putuskan 20 SPPG disuspend. Diakses April 26, 2026, dari https://beritabanten.com/mbg-banten-dapur-belum-layak-bgn-putuskan-20-sppg-disuspend/
CELIOS. (2025). Makan (tidak) bergizi (tidak) gratis. Diakses April 26, 2026, dari https://celios.co.id/wp-content/uploads/2025/12/Makan-Tidak-Bergizi-Tidak-Gratis_CELIOS_Biru_Baru_16-des.pdf
CELIOS. (2025). Studi evaluasi 1 tahun makan (tak) bergizi (tak) gratis. Diakses April 26, 2026, dari https://celios.co.id/wp-content/uploads/2025/12/Studi-Evaluasi-1-Tahun-Makan-Tak-Bergizi-Tak-Gratis_2025_CELIOS_.pdf
GCNF. (n.d.). Collective effort for a brighter future: Indonesia's journey toward free nutritious meals. Diakses April 26, 2026, dari https://gcnf.org/collective-effort-for-a-brighter-future-indonesias-journey-toward-free-nutritious-meals/
Investortrust.id. (n.d.). Paparkan hasil pemeriksaan semester II-2025, BPK selamatkan keuangan negara Rp 42,87 T. Diakses April 26, 2026, dari https://investortrust.id/macro/100766/paparkan-hasil-pemeriksaan-semester-ii-2025-bpk-selamatkan-keuangan-negara-rp-42-87-t
Jakarta Globe. (n.d.). Prabowo's free meals cut daily family costs, limited economic impact: RISED. Diakses April 26, 2026, dari https://jakartaglobe.id/news/prabowos-free-meals-cut-daily-family-costs-limited-economic-impact-rised
Jurnal UINSU. (n.d.). Strategi petani dalam memutus mata rantai ketergantungan pada tengkulak. Diakses April 26, 2026, dari https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/JISA/article/download/26190/11312
JISDEP Bappenas. (n.d.). A policy implementation review of the free nutritious meal (MBG) program. Diakses April 26, 2026, dari https://journal.pusbindiklatren.bappenas.go.id/lib/jisdep/article/download/798/265/
Kalkulator MBG. (n.d.). Uang rakyat, untuk rakyat. Diakses April 26, 2026, dari https://kalkulatormbg.com/
KOMPAS.com. (2025). Kritik ICW untuk MBG, hamburkan anggaran dan geser peran kantin. Diakses April 26, 2026, dari https://nasional.kompas.com/read/2025/04/30/12330401/kritik-icw-untuk-mbg-hamburkan-anggaran-dan-geser-peran-kantin
KSAP. (2025). Realisasi janji kampanye pilpres: Program MBG dan susu gratis. Diakses April 26, 2026, dari https://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2025/02/MAKALAH-SUSU.pdf
Metro TV News. (n.d.). Mengenal PT Agrinas Pangan Nusantara, BUMN pangan yang kehilangan dirut di awal perjalanan. Diakses April 26, 2026, dari https://www.metrotvnews.com/read/NA0CEaLw-mengenal-pt-agrinas-pangan-nusantara-bumn-pangan-yang-kehilangan-dirut-di-awal-perjalanan
Priviet Lab Journal. (n.d.). Indications of manufactured incompetence: Neopatrimonial.... Diakses April 26, 2026, dari https://journal.privietlab.org/index.php/PSSJ/article/view/1761
Reddit. (n.d.). Indonesian free meal program. Diakses April 26, 2026, dari https://www.reddit.com/r/indonesia/comments/1rv3k5j/indonesian_free_meal_program/
ResearchGate. (n.d.). A policy implementation review of the free nutritious meal (MBG) program. Diakses April 26, 2026, dari https://www.researchgate.net/publication/398678951_A_Policy_Implementation_Review_of_the_Free_Nutritious_Meal_MBG_Program
ResearchGate. (n.d.). Challenges in implementing the makan bergizi gratis (MBG) program in West Bandung Regency. Diakses April 26, 2026, dari https://www.researchgate.net/publication/396811826_Challenges_in_Implementing_the_Makan_Bergizi_Gratis_MBG_Program_in_West_Bandung_Regency_Between_Policy_Goals_and_Field_Realities
ResearchGate. (n.d.). Implementasi program makan bergizi gratis pada pemerintahan Prabowo-Gibran: Solusi dan tantangan. Diakses April 26, 2026, dari https://www.researchgate.net/publication/399254801_Implementasi_Program_Makan_Bergizi_Gratis_Pada_Pemerintahan_Prabowo-Gibran_Solusi_dan_Tantangan
Sahamdaily.com. (n.d.). PT Agrinas Pangan Nusantara x Koperasi Desa Merah Putih. Diakses April 26, 2026, dari https://www.sahamdaily.com/pt-agrinas-pangan-nusantara-x-koperasi-desa-merah-putih/
Tempo.co. (n.d.). APBN 2025 disahkan, anggaran makan bergizi gratis Prabowo-Gibran Rp 71 triliun. Diakses April 26, 2026, dari https://www.tempo.co/ekonomi/apbn-2025-disahkan-anggaran-makan-bergizi-gratis-prabowo-gibran-rp-71-triliun-7618
Tempo.co. (n.d.). Temuan ICW: Proyek makan bergizi gratis di Jakarta berjalan buruk. Diakses April 26, 2026, dari https://www.tempo.co/politik/temuan-icw-proyek-makan-bergizi-gratis-di-jakarta-berjalan-buruk-1284881
Transparency International Indonesia. (n.d.). Program makan bergizi gratis dikepung risiko korupsi sistemik. Diakses April 26, 2026, dari https://ti.or.id/program-makan-bergizi-gratis-dikepung-risiko-korupsi-sistemik/
Warta Koperasi. (n.d.). PT Agrinas Pangan Nusantara dorong peran Kemendagri untuk percepatan pengadaan lahan koperasi desa. Diakses April 26, 2026, dari https://wartakoperasi.net/pt-agrinas-pangan-nusantara-dorong-peran-kemendagri-untuk-percepatan-pengadaan-lahan-koperasi-desa-kelurahan-merah-putih-kdkmp-detail-461245.html
Post a Comment