Analisis Ekologi Politik Piers Blaikie & Harold Brookfield: Telaah Kritis Land Degradation and Society (1987)
%20karya%20Piers%20Blaikie%20&%20Harold%20Brookfield.png "buku Land Degradation and Society (1987) karya Piers Blaikie & Harold Brookfield")
I. Pendahuluan: Reorientasi Konseptual Degradasi Lahan
1.1. Konteks Historis dan Intelektual: Kelahiran Ekologi Politik Regional (RPE)
Publikasi Land Degradation and Society pada tahun 1987, yang didahului oleh karya seminal Blaikie sebelumnya, The Political Economy of Soil Erosion in Developing Countries (1985), menandai momen krusial dalam evolusi studi lingkungan. Kedua teks ini diakui sebagai karya fundamental yang memelopori pendekatan Ekologi Politik (PE). Pendekatan ini secara sadar menempatkan analisis ilmu lingkungan dan artefak lingkungan, seperti degradasi lahan, sebagai objek yang terpolitisasi, sehingga menantang pandangan tradisional yang memisahkan antara alam dan masyarakat.
Buku ini muncul sebagai respons kritis terhadap kegagalan ilmu sosial untuk terlibat secara memadai dengan masalah kerusakan sumber daya. Blaikie dan Brookfield berpendapat bahwa sementara alasan fisik mengapa lahan terdegradasi termasuk dalam ranah ilmu alam, alasan mengapa langkah-langkah yang memadai tidak diambil untuk mengatasi degradasi "terletak secara langsung di ranah ilmu sosial". Oleh karena itu, Land Degradation and Society bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami interaksi kompleks antara proses lingkungan dan struktur sosial ekonomi.
1.2. Definisi Ulang Degradasi: Dari Biofisik Murni ke Masalah Sosial
Kontribusi awal Blaikie dan Brookfield adalah mendefinisikan ulang degradasi lahan sebagai masalah sosial. Proses lingkungan murni, seperti pelindian (leaching) dan erosi, terjadi baik dengan atau tanpa campur tangan manusia. Namun, agar proses-proses ini digambarkan sebagai ‘degradasi’, ia harus menyiratkan kriteria sosial yang menghubungkan lahan dengan penggunaan aktual atau potensialnya.
Kata 'degradasi' sendiri, yang berasal dari bahasa Latin, menyiratkan "pengurangan ke peringkat yang lebih rendah" (reduction to a lower rank). 'Peringkat' ini ditentukan sehubungan dengan penggunaan lahan yang sebenarnya atau yang mungkin. Pengurangan kualitas ini secara langsung menimbulkan masalah bagi mereka yang menggunakan lahan tersebut. Ketika produktivitas lahan menurun karena degradasi, hal itu secara merugikan memengaruhi hasil tenaga kerja dan juga mengkonsumsi input modal yang diinvestasikan dalam produksi. Konsekuensi ekonomi dan sosial yang dihasilkan ini, ditambah dengan biaya sekunder seperti nitrifikasi pasokan air yang bersifat murni sosial karena memengaruhi orang dan kondisi ekologis jauh dari lokasi degradasi, menjadikan degradasi lahan sebagai "krisis senyap" yang mengikis basis peradaban.
Dalam kerangka ini, definisi degradasi itu sendiri menjadi tindakan politik. Siapa yang mendefinisikan kriteria 'penggunaan yang mungkin' menentukan siapa yang dilihat sebagai korban dan siapa yang bertanggung jawab (misalnya, definisi yang berpihak pada produksi komersial dibandingkan dengan pertanian subsisten). Dengan demikian, Blaikie dan Brookfield secara epistemologis menegaskan bahwa pengetahuan lingkungan tidak pernah netral, tetapi selalu terkait dengan nilai-nilai sosial dan politik.
1.3. Kritik terhadap Pendekatan Kausalitas Simplistik (Malthusian dan Teknokratis)
Salah satu tujuan utama buku ini adalah mengkritik narasi dominan yang menyalahkan manajer lahan secara langsung atas kerusakan lingkungan. Literatur yang bersifat alarmis dari ilmuwan lingkungan sebelumnya sering kali gagal menempatkan fenomena degradasi dalam kerangka historis dan geografis yang luas, melainkan memproyeksikan semacam 'edenism naif' ke atas lanskap yang dianggap rusak tanpa dapat diperbaiki.
Buku ini menunjukkan bahwa solusi tidak dapat ditemukan hanya dalam memaksa atau membujuk manajer lahan untuk memperbaiki cara mereka. Mereka secara eksplisit menolak pandangan yang menempatkan semua kesalahan pada "kebodohan, ketidaktahuan atau ketidakmampuan" orang-orang yang benar-benar menggarap lahan. Dalam pandangan Ekologi Politik Regional (RPE), kemiskinan atau praktik petani yang salah hanya dianggap sebagai penyebab proksimat (terdekat) dari kerusakan lingkungan.
Analisis yang tepat harus melampaui penyebab proksimat ini untuk memahami bagaimana kemiskinan manajer lahan direproduksi melalui "struktur yang menentukan dan relasi produksi tertentu". Penolakan terhadap kausalitas simplistik ini adalah langkah metodologis yang krusial. Jika degradasi disebabkan oleh kebodohan, solusinya adalah intervensi teknis (pendidikan, pupuk) yang bersifat teknokratis. Namun, jika degradasi disebabkan oleh kendala struktural, solusinya haruslah reformasi politik dan ekonomi, yang menuntut kerangka kerja yang berbeda, yaitu RPE.
II. Kerangka Kerja Ekologi Politik Regional (RPE) dan Model Kausalitas
2.1. Pondasi RPE: Melampaui Konvensionalitas
Pendekatan Ekologi Politik Regional (RPE) merupakan kerangka analitis yang diusulkan oleh Blaikie dan Brookfield untuk menjawab pertanyaan mengapa manajemen lahan sering gagal mencegah erosi, deforestasi, salinisasi, dan banjir. RPE mengakui bahwa alasan kegagalan manajemen lahan sangat bervariasi dan memerlukan pemahaman menyeluruh tentang tiga dimensi: (1) basis sumber daya alam yang terus berubah, (2) respons manusia terhadapnya, dan (3) perubahan yang lebih luas dalam masyarakat tempat manajer lahan menjadi bagian di dalamnya.
RPE secara sadar berupaya mengintegrasikan 'politik'—yang dimaknai sebagai "pertanyaan tentang akses dan kontrol atas sumber daya – relasi produksi sebagai ranah kemungkinan dan kendala"—ke dalam studi ekologi manusia. Integrasi ini menentang model kausalitas yang didominasi oleh faktor-faktor yang diabstraksikan seperti rasionalitas mandiri dan pertumbuhan populasi yang tidak terkendali, seperti dalam tesis tragedy of the commons karya Hardin.
2.2. Pilar Metodologis: Model "Rantai Penjelasan" (Chain of Explanation)
Inti metodologis dari RPE adalah "Rantai Penjelasan" (Chain of Explanation). Kerangka kerja ini dirancang untuk secara sistematis menghubungkan masalah lingkungan yang terjadi di tingkat lokasi (site-specific) ke rantai kausal yang lebih luas, yang mencakup strategi coping rumah tangga, pasar regional, kebijakan nasional, dan pola perdagangan global. Model ini secara eksplisit dirancang untuk melawan penjelasan Malthusian yang dangkal dengan menekankan kendala struktural yang membatasi manajemen sumber daya.
Struktur Rantai Penjelasan adalah sebagai berikut:
2.2.1. Lapisan Kausalitas Rantai
1. Lapisan Proksimat (Manajemen Lahan): Rantai dimulai dengan manajer lahan dan hubungan langsung mereka dengan tanah. Tindakan proksimat mencakup praktik spesifik seperti rotasi tanaman, penggunaan bahan bakar kayu, kepadatan ternak, dan investasi modal.
2. Lapisan Institusional (Hubungan Sosial): Mata rantai berikutnya melibatkan relasi manajer lahan dengan sesama pengguna lahan lainnya, serta kelompok yang lebih luas dalam masyarakat yang memengaruhi mereka. Hubungan sosial ini, pada gilirannya, menentukan praktik manajemen lahan yang dapat mereka lakukan. Ini mencakup isu-isu tenurial, akses ke kredit, dan struktur pasar regional.
3. Lapisan Ultimate (Struktural Makro): Mata rantai terakhir dalam rantai kausalitas mencakup kekuatan struktural yang lebih besar, seperti Negara (State), kebijakan pembangunan nasional, dan ekonomi dunia. Kekuatan-kekuatan ini menetapkan batasan dan peluang yang memengaruhi semua lapisan di bawahnya.
2.2.2. Pemindahan Fokus dari Moralitas ke Paksaan Sistemik
Rantai Penjelasan memberikan resolusi untuk masalah skala dalam penelitian lingkungan. Model ini menempatkan manajer lahan (Link 1) sebagai "aktor sentral" yang tindakan lingkungannya harus dipahami dalam "konteks historis, politik, dan ekonomi". Manajer lahan bukanlah agen yang bertindak dalam ruang hampa, melainkan "terperangkap dalam jaring relasi yang kompleks" yang diatur oleh ekonomi politik yang lebih luas.
Dengan menekankan bahwa keputusan lokal dibatasi oleh kebijakan nasional dan dinamika global, kerangka RPE secara efektif menggeser fokus analisis dari menilai moralitas atau pengetahuan individu manajer lahan menuju pemahaman paksaan sistemik. Proses ini menunjukkan bahwa kegagalan untuk melakukan konservasi sering kali disebabkan oleh kurangnya akses dan kontrol yang diatur oleh struktur kekuasaan di tingkat yang lebih tinggi.
III. Analisis Lapisan Kausalitas: Marginalisasi dan Akses
3.1. Manajer Lahan dan Rasionalitas dalam Keterbatasan
Dalam RPE, titik fokus analitis adalah keputusan yang dibuat oleh manajer lahan. Model ini menuntut pemahaman mendalam tentang mengapa manajer lahan membuat pilihan yang tampaknya "tidak efisien secara ekonomi dan merusak lingkungan." Analisis deforestasi cepat di Amazonia timur, misalnya, mencontohkan kebutuhan untuk memahami mengapa para pelaku memilih praktik peternakan sapi yang destruktif. Alasannya terletak pada insentif yang dihasilkan oleh struktur kekuasaan dan kebijakan yang lebih tinggi, bukan semata-mata karena ketidaktahuan.
Manajer lahan, yang merupakan manajer sumber daya pada skala terkecil, menghadapi tugas manajemen yang bervariasi yang dibentuk oleh kekuatan alam (seperti perubahan iklim). Keputusan mereka, bagaimanapun, harus merespons kondisi politik ekonomi yang menentukan pilihan mereka.
3.2. Lapisan Institusional: Dinamika Marginalisasi dan Kerentanan
Degradasi lahan dikaitkan erat dengan dinamika berpasangan antara degradasi dan marginalisasi, konservasi dan kontrol. Marginalisasi—yang merujuk pada pengucilan dari sumber daya atau pemaksaan ke lahan yang lebih rentan—dan kurangnya kontrol atas sumber daya adalah mekanisme kunci yang menjelaskan mengapa manajer lahan tidak dapat melakukan konservasi yang berkelanjutan.
Pendekatan ekonomi politik ini sangat berharga dalam menilai antarmuka kemiskinan dan lingkungan karena ia secara eksplisit berfokus pada kekuasaan, skala, dan wacana. Blaikie dan Brookfield mengajukan perlunya membedakan antara jenis-jenis kemiskinan yang memengaruhi praktik lingkungan, seperti:
- Kemiskinan Struktural: Karakteristik jangka panjang yang disebabkan oleh keadaan sosial dan pribadi, seperti kurangnya tanah atau tenaga kerja.
- Kemiskinan Konjungtural: Kemiskinan sementara yang disebabkan oleh krisis tertentu.
Fokus RPE adalah menjelaskan bagaimana kemiskinan struktural manajer lahan direproduksi melalui relasi produksi tertentu. Ini adalah kerangka yang berargumen bahwa degradasi lahan sebagian besar disebabkan oleh sistem tenurial yang tidak setara, warisan kolonial, dan kegagalan kebijakan yang memarginalisasi petani kecil sambil menguntungkan kepentingan yang lebih besar.
3.3. Lapisan Ultimate: Kritik terhadap Eksogenitas Politik Ekonomi
Meskipun Rantai Penjelasan secara ambisius menghubungkan masalah lokal ke ekonomi dunia dan negara sebagai pendorong struktural utama, para penulis dikritik oleh beberapa sarjana karena menempatkan konteks ekonomi politik yang luas (seperti Kapitalisme atau kebijakan Negara) sebagai faktor "eksogen" yang diletakkan di luar model pengambilan keputusan RPE manajer lahan.
Kritik ini berpendapat bahwa ekonomi politik yang luas ini, yang dianggap "sebagian besar tidak terteoretisasi" sebagai input eksogen, tampaknya secara deterministik menghasilkan hasil yang kaku, tanpa memberikan teori yang memadai untuk menjelaskan bagaimana relasi produksi kapitalis yang eksploitatif mendorong degradasi sumber daya dan tenaga kerja. Kurangnya analisis dialektis ini, di mana konflik dan perjuangan diletakkan di latar belakang, berpotensi menghasilkan analisis yang "datar dan agak tidak bernyawa" mengenai mengapa dan bagaimana manajer lahan bertindak. Padahal, tujuan RPE adalah untuk memahami secara kausal bagaimana struktur-struktur ini menghasilkan kemiskinan dan keterbatasan akses.
IV. Dampak Sosial Degradasi dan Mekanisme Respon
4.1. Biaya Ekonomi dan Sosial Degradasi
Degradasi lahan memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial yang signifikan. Secara ekonomi, seperti yang disebutkan sebelumnya, ketika tanah terdegradasi, produktivitasnya menurun, yang secara langsung mengurangi hasil tenaga kerja dan menghabiskan input modal. Ini adalah biaya langsung yang ditanggung oleh manajer lahan.
Namun, Blaikie dan Brookfield juga menyoroti biaya sekunder atau tidak langsung yang bersifat sosial murni. Sebagai contoh, nitrifikasi pasokan air merupakan biaya sosial karena memengaruhi orang dan kondisi ekologis jauh dari lokasi di mana degradasi itu terjadi. Biaya eksternalitas ini semakin memperkuat pandangan bahwa degradasi bukanlah masalah lokasi tunggal yang terisolasi, melainkan masalah sistemik yang memengaruhi masyarakat yang lebih luas.
4.2. Pilihan Respon Manajer Lahan
Ketika manajer lahan menghadapi penurunan kualitas lahan, kerangka RPE membatasi respons yang mungkin menjadi tiga opsi utama:
1. Persepsi-Koreksi: Upaya untuk memperbaiki atau mengkompensasi degradasi (misalnya, dengan investasi modal atau pupuk kimia).
2. Perubahan Data Sosial: Adaptasi kelembagaan atau sosial untuk menanggapi kondisi yang berubah (misalnya, mengubah sistem tenurial atau pola kerja).
3. Migrasi: Meninggalkan lokasi yang terdegradasi untuk mencari mata pencaharian di tempat lain.
Ketersediaan opsi pertama (Persepsi-Koreksi) sangat dibatasi oleh posisi manajer lahan dalam Rantai Penjelasan. Jika akses mereka ke kredit, pengetahuan teknis, atau tanah (Link 2) dibatasi atau dikunci oleh kebijakan negara atau struktur ekonomi global (Link 3), kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam perbaikan lahan sangat rendah.
Oleh karena itu, bagi kelompok yang rentan, opsi yang tersisa sering kali adalah migrasi. Kurangnya ketahanan pangan yang dipicu oleh degradasi lahan, dikombinasikan dengan terbatasnya pilihan mata pencaharian, adalah manifestasi kunci dari kerentanan struktural yang dapat memicu migrasi sebagai strategi adaptasi. Mekanisme ini menunjukkan bagaimana degradasi lingkungan menggeser risiko sosial ke tingkat yang berbeda, dan bagaimana kerentanan struktural yang mendasarinya secara efektif menghilangkan pilihan manajemen yang berkelanjutan, memaksa manajer lahan untuk meninggalkan sumber daya mereka.
V. Ilustrasi Faktual dan Studi Kasus Empiris
5.1. Penerapan RPE dalam Studi Global South
Land Degradation and Society menekankan pentingnya studi kasus empiris untuk menguji dan memvalidasi RPE. Buku ini memuat studi kasus dari berbagai wilayah, termasuk Nepal dan Australia. Studi di negara-negara berkembang, seperti yang dikerjakan Blaikie sebelumnya di Nepal, menunjukkan bagaimana warisan kolonial dan kebijakan neokolonial memperburuk kerentanan di kalangan petani kecil.
Penerapan empiris RPE menuntut agar analis mengakui realitas alam: perlu dipahami secara akurat kekuatan alam (seperti perubahan iklim di Sahel) yang menciptakan tugas manajemen yang bervariasi, namun keputusan manajemen harus merespons batasan politik ekonomi. Dengan demikian, studi empiris tidak boleh menafsirkan kekuatan alam sebagai 'dalang' yang nyata, tetapi sebagai variabel yang membentuk konteks di mana struktur kekuasaan beroperasi.
5.2. Contoh Faktual Kunci: Degradasi Sumber Daya Properti Bersama (CPRs) di India (Narpat Jodha)
Salah satu kontribusi empiris paling signifikan dalam volume ini adalah bab yang ditulis oleh Narpat Jodha, yang membahas degradasi Sumber Daya Properti Bersama (Common Property Resources atau CPRs) di India. Studi Jodha secara faktual mengilustrasikan bekerjanya Rantai Penjelasan, menantang narasi populer bahwa degradasi sumber daya komunal disebabkan oleh logika Malthusian atau tragedy of the commons.
Jodha berpendapat bahwa kegagalan manajemen CPR sebagian besar disebabkan oleh kegagalan kelembagaan yang didorong oleh intervensi negara dan pasar:
1. Pencabutan Hak dan Monopoli Negara: Negara, baik secara langsung atau melalui kontraktor, mengakuisisi monopoli untuk mengumpulkan atau memasarkan produk dari CPR. Tindakan ini secara langsung mencabut manfaat penuh dari CPR yang produktif bagi masyarakat desa, melemahkan insentif mereka untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan.
2. Insekuritas Tenurial dan Privatisasi: Upaya menuju privatisasi, baik legal maupun ilegal, dan pengesampingan hak-hak adat atau komunal melemahkan kapasitas kelembagaan lokal untuk mengatur dan mengelola CPR. Insekuritas tenurial ini menciptakan kondisi di mana masyarakat lokal kehilangan kontrol, sehingga memicu degradasi.
Studi Jodha memberikan validasi empiris yang kuat untuk RPE. Degradasi lahan di tingkat lokal (Link 1) dapat secara kausal ditelusuri kembali ke hilangnya kontrol lokal (Link 2) yang secara langsung disebabkan oleh intervensi kebijakan negara (Link 3). Dengan demikian, degradasi adalah produk dari konflik kelembagaan dan politik, bukan sekadar hasil dari kegagalan lokal.
VI. Perdebatan Kritis dan Warisan Intelektual
6.1. Pengaruh pada Model Kerentanan Lanjutan
Kerangka kerja RPE, khususnya Rantai Penjelasan, menjadi fondasi intelektual untuk model-model kerentanan berikutnya, yang paling terkenal adalah Model Tekanan dan Pelepasan (Pressure and Release atau PAR) yang dikembangkan oleh Blaikie, Cannon, Davis, dan Wisner (1994) untuk menganalisis bencana.
Model PAR mengorganisir penyebab bencana menjadi tiga langkah progresif—Akar Penyebab (Root Causes), Tekanan Dinamis (Dynamic Pressures), dan Kondisi Tidak Aman (Unsafe Conditions)—yang bertemu dengan bahaya alam untuk menghasilkan risiko bencana. Pengorganisasian penyebab proksimat dan ultimate dalam Rantai Penjelasan secara langsung berfungsi sebagai dasar bagi struktur kausalitas Model PAR, yang menunjukkan bahwa kerangka kerja RPE dapat digeneralisasikan untuk menganalisis produksi kerentanan sosial, baik itu degradasi lingkungan jangka panjang maupun bencana alam mendadak.
Transfer konseptual ini menegaskan bahwa RPE bukanlah sekadar alat untuk geografi, tetapi kerangka kerja umum untuk memahami bagaimana struktur kekuasaan di tingkat makro membatasi pilihan adaptasi di tingkat mikro.
Tabel Perbandingan Kausalitas: Rantai Penjelasan (RPE) vs. Model Tekanan dan Pelepasan (PAR)
6.2. Warisan Intelektual dan Pergeseran Post-1987
Sejak publikasinya, Land Degradation and Society telah memengaruhi satu generasi sarjana. Namun, studi yang secara ketat menerapkan RPE untuk degradasi lahan menjadi kurang lazim seiring dengan evolusi PE ke arah post-strukturalisme.
Pergeseran ini mencakup dimasukkannya agensi, diskursus, dan pengetahuan lokal, yang menantang penekanan struktural Marxis awal pada determinisme kapitalisme. Para sarjana PE mulai mempertanyakan sejauh mana dan 'narasi degradasi' itu sendiri, menunjukkan bagaimana narasi lingkungan sering digunakan sebagai alat kekuasaan untuk membenarkan perampasan lahan dan sumber daya, khususnya di Global South.
Meskipun demikian, warisan utama karya Blaikie—sejak 1980-an—adalah komitmen politik yang kuat dan keinginan untuk memperbaiki ketidakadilan sosial. Kontribusi fundamentalnya bukan hanya dalam menghubungkan pengetahuan lingkungan dengan politik struktural, tetapi juga dalam menunjukkan cara analisis lingkungan dan kebijakan dapat dibingkai ulang untuk mengatasi masalah orang-orang yang rentan secara sosial. Pendekatan pragmatis ini untuk menganalisis kerentanan, yang berakar pada RPE, menawarkan dasar yang kuat bagi kebijakan lingkungan yang adil secara sosial.
VII. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan
Land Degradation and Society oleh Piers Blaikie dan Harold Brookfield adalah teks yang sangat berpengaruh, menandai titik balik penting dalam geografi pembangunan dan studi lingkungan. Buku ini berhasil mempolitisasi konsep degradasi lahan, mengubahnya dari masalah biofisik menjadi manifestasi ketidaksetaraan dan asimetri kekuasaan yang terstruktur secara sosial.
Kontribusi utama buku ini terletak pada pengembangan kerangka Ekologi Politik Regional (RPE) dan metodologi Rantai Penjelasan. Kerangka ini memaksa para analis untuk menelusuri sebab-akibat degradasi dari tindakan manajer lahan proksimat ke lapisan institusional (akses dan marginalisasi) dan akhirnya ke kekuatan struktural ultimate (Negara dan ekonomi global). Melalui penekanan pada konsep marginalisasi dan kerentanan struktural, karya ini secara meyakinkan menunjukkan bahwa manajer lahan yang miskin tidak secara sengaja merusak lingkungan; mereka hanya bertindak secara rasional dalam batas-batas yang ditentukan oleh struktur yang jauh di luar kendali mereka.
Secara epistemologis, buku ini memberikan tuntutan penting: para peneliti harus menyadari bahwa data lingkungan bukanlah fakta yang ada begitu saja, tetapi merupakan konstruksi yang harus diukur secara teknis lebih baik, namun juga harus dilakukan dengan kesadaran ideologis yang mendalam.
Implikasi kebijakan yang paling signifikan adalah bahwa solusi untuk degradasi lahan tidak akan ditemukan dalam pendekatan teknokratis yang dangkal (seperti sekadar menyediakan pupuk atau pendidikan teknis), melainkan harus berfokus pada reformasi struktural. Upaya untuk membalikkan degradasi harus mengatasi kendala dalam Rantai Penjelasan, yaitu dengan memperbaiki akses ke sumber daya, memperkuat kontrol komunal (seperti yang ditunjukkan oleh Jodha), dan menantang kebijakan negara yang mendorong marginalisasi dan memarjinalkan kelompok rentan. Degradasi lahan adalah cerminan kegagalan tata kelola dan ketidakadilan, dan solusinya pun harus bersifat politik.
Referensi:
At Risk: natural hazards, people's vulnerability and disasters (2nd ed.). (2003). PreventionWeb. https://www.preventionweb.net/files/670_72351.pdf?startDownload=true
Blaikie, P., & Brookfield, H. (2015). Land degradation and society (Routledge Revivals ed.). Routledge.
Chapter 4: Land degradation. (2025). Intergovernmental Panel on Climate Change. https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/chapter-4/
Grokipedia. (2025). Political ecology. https://grokipedia.com/page/Political_ecology
Jodha, N. S. (n.d.). A case study of the degradation of common property resources in India. Taylor & Francis. https://www.taylorfrancis.com/chapters/chapters/edit/10.4324/9781315685366-19/case-study-degradation-common-property-resources-india-narpat-jodha?context=ubx
Jodha, N. S. (2013). Rural common property resources: Contributions and crisis. Forestry Training Institute Liberia. https://liberiafti.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/08/jodha_rural-common-property-resources-contributions-crisis.pdf
Kull, C., & Rangan, H. (2009). Rethinking “scale” in political ecology. https://christiankull.net/wp-content/uploads/2011/03/rangan-kull-2009-pihg-author-version.pdf
Land degradation and society chapter 1. (2025). https://www.libs.uga.edu/reserves/docs/scans/land%20degradation%20and%20society%20chapter%201.pdf
Land degradation and society intro. (2025). https://www.libs.uga.edu/reserves/docs/scans/land%20degradation%20and%20society%20intro.pdf
LSE Research Online. (2005). Political ecology and the epistemology of social justice. https://eprints.lse.ac.uk/4682/1/Political_ecology_and_the_epistemology_of_social_justice_(LSERO).pdf
Nepal Journals Online. (2021). A geographical perspective on poverty–environmental degradation. https://www.nepjol.info/index.php/IJSSM/article/view/40464/32393
Open Encyclopedia of Anthropology. (2025). Political ecology. https://www.anthroencyclopedia.com/entry/political-ecology
Piers M. Blaikie | CAPE. (2025). https://capeaag.wordpress.com/cape-honors/piers-m-blaikie/
Pressure and Release (PAR) model. (2017). ResearchGate. https://www.researchgate.net/figure/The-disaster-Pressure-and-Release-PAR-model_fig1_312269339
Routledge / Taylor & Francis. (2025). Land degradation and society | Piers Blaikie & Harold Brookfield. https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9781315685366/land-degradation-society-piers-blaikie-harold-brookfield
Sconiers, A. (1990). Reviews. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10455759009358409
World Bank. (1992). World Bank document. https://documents.worldbank.org/curated/en/714691468739134209/pdf/multi-page.pdf
Zinsstag, J., et al. (2019). (Re-)conceptualising vulnerability as a part of risk in global health emergency response: Updating the Pressure and Release model for global health emergencies. PubMed Central. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6454779/
Post a Comment