Plato. Nomoi

Plato

Inilah dialog terakhir dan terpanjang yang ditulis Plato (terdiri dari 12 buku atau bagian). Nomoi (undang-undang) sebetulnya meneruskan persoalan yang telah dibicarakan oleh Politikos. Karena susunan negara di mana filsuf memegang kekuasaan dianggap tidak praktis, maka Politikos telah mengusulkan supaya  undang-undang menjadi instansi tertinggi dalam negara. Pertanyaan yang menyusul ialah undang-undang mana harus dianggap cocok untuk suatu negara. Nomoi memberi jawaban. Tiga pelaku memainkan peranan dalam dialog ini. Pertama-tama ada seorang Kreta yang ditugaskan mendirikan Polis baru di pulau Kreta; ia ditemani oleh serang sahabat yang berasal dari Sparta. Akhirnya, mereka bertemu dengan seorang asing dari Athena (Plato sendiri) dan, karena terpesona oleh kepandaiannya, mereka mengundang dia untuk mengambil bagian dalam percakapan mereka sebagai penasihat ahli. Dialog selanjutnya menghasilkan undang-undang untuk Polis baru itu. Mungkin sekali Plato memaksudkan Nomoi sebagai contoh bagi anggota-anggota Akademia yang akan diundang sebagai penasihat untuk membuat undang-undang baru. Sekalipun usaha Plato dalam politik Syrakusa akhirnya gagal sama sekali, namun Akademia sudah terkenal sebagai pusat dalam bidang ilmu politik.

Kalau dibandingkan dengan Politeia, maka Nomoi tidak melukiskan suatu negara yang ideal, melainkan memberikan undang-undang dasar yang dapat diterima oleh polis Yunani sekitar pertengahan abad ke-4. Oleh karenanya, di sini suasana bersifat lebih realistis daripada dalam Politeia. Plato tidak melarang lagi milik pribadi, biarpun komunisme tetap diakui sebagai ideal. Tiap-tiap warga negara diizinkan juga mempunyai keluarga sendiri. Ia menekankan lagi bahwa susunan negara harus memperhatikan keadaan setempat, ekonomis, dan geografis.

Bentuk negara yang diusulkan dalam Nomoi merupakan semacam campuran demokrasi dengan monarki, karena terlalu banyak kelaliman (bahaya yang melekat pada monarki) dan terlalu banyak kebebasan (bahaya yang melekat pada demokrasi) merupakan dua ekstrim yang sama buruknya. Plato memberi dua contoh yang pada waktu itu dikenal oleh umum. Persia disebut sebagai negara di mana di bawah pimpinan Xerxes kelaliman merajalela tanpa batas. Dan Athena pada waktu perang Parsi dikemukakan sebagai negara yang mempunyai pimpinan kurang berwibawa, karena kebebasan para warga negara terlalu besar. Untuk menghindari ekstrim-ekstrim itu, Nomoi mengusulkan suatu sistem pemerintahan di mana semua petugas dipilih oleh rakyat, tetapi ditambah syarat-syarat supaya hanya mereka yang cakap akan dipilih. Jabatan pemerintahan yang terpenting dipegang oleh menteri pendidikan, karena pendidikan anak-anak merupakan tugas yang mempunyai prioritas dalam negara. Seperti juga dalam Politeia, dalam Nomoi pun diberikan banyak petunjuk tentang pendidikan. Dan di sini juga dikatakan bahwa anak-anak perempuan akan mendapat pendidikan yang sama seperti anak-anak laki-laki, supaya pria dan wanita dapat memenuhi tugas-tugas yang sama.

Negara yang dilukiskan oleh Nomoi harus berdasarkan pertanian, bukan perniagaan. Dengan usul ini Plato pasti bermaksud supaya negara-negara baru menghindari nasib yang telah dialami oleh Athena. Itulah sebabnya negara harus terletak sekurang-kurangnya 80 stadia (1 stadia = 185 meter) dari pantai laut. Plato melukiskan laut sebagai seorang kawan yang baik, tetapi ia memperingatkan juga bahwa tempat dekat dengan pantai laut mengakibatkan bahwa jalan-jalan kota dibanjiri dengan pedagang dan pemilik toko. Plato bermaksud bahwa polis yang mempunyai pelabuhan mempertebal keserakahan para warga negara. Dalam polis yang dilukiskan oleh Nomoi perniagaan harus dipercayakan kepada orang asing. Seperti di atas sudah dikatakan, dalam Nomoi tidak dituntut lagi suatu komunisme dalam bidang milik. Dalam kota ini terdapat 5040 pemilik tanah (angka ini menurut Plato cocok sekali untuk dibagi-bagi), tetapi tanah tidak boleh diperjualbelikan. Harga milik pribadi tidak boleh melebihi empat kali harga tanah.

Sebagaimana sudah dinyatakan oleh nama dan maksud karya ini, Nomoi sebagian besar diisi oleh undang-undang. Menurut Plato undang-undang harus berlaku sebagai seorang bapak yang baik hati, bukan sebagai seorang lalim. Oleh karenanya, hukum baru boleh memaksa setelah terlebih dahulu diusahakan untuk meyakinkan. Plato mengikuti prinsip ini dalam seluruh karyanya. Setiap peraturan didahului oleh suatu keterangan yang menguraikan alasannya dengan maksud membujuk akal budi serta perasaan para warga negara. Lalu diberikan peraturan sendiri yang harus dirumuskan dengan singkat dan tepat. Akhirnya, disebut hukum yang berlaku bagi pelanggaran undang-undang bersangkutan. Dengan demikian Plato menyajikan contoh-contoh praktis yang memperhatikan bagaimana seorang legislator (pembuat undang-undang) harus mencari persetujuan dan bukan ketundukan buta dari pihak para warga negara.

Ket. klik warna biru untuk link

Download di Sini

Sumber.
Bertens, K. 1999. Sejarah Filsafat Yunani. Kanisius. Yogyakarta

Baca Juga
1. Plato. Biografi
2. Plato. Sifat Khusus
3. Plato. Karya-Karya 
4. Plato. Politeia
5. Plato. Ajaran tentang Jiwa
6. Plato. Ajaran tentang Ide-Ide
7. Plato. Politikos

Aletheia Rabbani “Barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan” _ Imam As-Syafi’i

Share :